Berita

Juliari P. Batubara/Net

Politik

Tuntut Juliari Dihukum Mati, Komnas Bansos Datangi KPK

SELASA, 05 JANUARI 2021 | 09:26 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sekelompok masyarakat yang menamakan diri sebagai Komunitas Nasional Korban Korupsi (Komnas) Bansos akan menggeruduk gedung KPK RI, Kuningan, Jakarta pada hari ini, Rabu (6/1).

Koordinator Aksi, Purwantini menjelaskan bahwa perbuatan mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara telah merampas hak-hak rakyat miskin yang sedang mengalami masa-masa sulit selama pandemi. Di mana masyarakat dibayangi ancaman kesehatan dan kehilangan mata pencaharian.

“Ini membuat bantuan yang kami terima menjadi sangat berarti bagi kehidupan kami. Ironisnya, bantuan itu dikorupsi Mensos Juliari dan kroninya,” ujar Purwantini kepada redaksi sesaat lalu, Selasa (5/1).


Perbuatan Juliari, sambungnya, sangat menyakiti rakyat miskin, biadab dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Atas alasan itu, mereka meminta KPK dan aparat penegak hukum lain memberi ganjaran yang setimpal.

“Kami menuntut hukuman mati kepada Juliari dan tersangka korupsi bansos lainnya,” tegasnya.

Tuntutan ini, katanya, sudah sesuai dengan pernyataan Menkumham Yasonna Laoly yang menegaskan bahwa hukuman mati bagi terpidana korupsi dalam kondisi bencana alam dan non alam sudah tercantum dalam UU Tipikor.

Ketua KPK Firli Bahuri juga pernah meminta agar pelaku korupsi anggaran penanganan pandemi Covid-19 dihukum mati.

“Untuk mendukung KPK menuntut hukuman mati kepada Juliari dan kroni-kroninya, kami sudah menyebarkan petisi kepada seluruh elemen. Targetnya dalam satu bulan terkumpul satu juta dukungan,” demikian Purwantini.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya