Berita

Presiden Prancis Emmanuel Macron/Net

Dunia

Politisi Kecam Macron Soal Lambatnya Pemberian Vaksin: Seminggu Di Prancis Sama Dengan 30 Menit Di Jerman

SELASA, 05 JANUARI 2021 | 07:30 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Presiden Emmanuel Macron tengah menghadapi tekanan atas lambannya penyebaran pemberian vaksin Covid-19. Hanya beberapa ratus orang saja yang menerima suntikan sejak negara itu menerima kehadiran vaksin. Macron sendiri dilaporkan marah atas langkah yang lamban itu.

Hanya sekitar 500 orang yang telah menerima vaksin di Prancis, sementara sebagai perbandingan, Jerman telah memvaksin 200 ribu orang dalam jangka waktu yang sama setelah peluncuran vaksin di seluruh Uni Eropa pada pekan lalu.

"Apa yang kami saksikan adalah skandal pemerintah," kata Jean Rottner, kepala wilayah timur Grand Est Prancis, kepada televisi France24.


"Beberapa hal perlu dipercepat," kata Rottner, menekankan bahwa Prancis membutuhkan kejelasan dan sikap yang tegas dari pemerintah.

Macron akan mengambil tanggung jawab pribadi atas situasi tersebut, juru bicara Elysee mengatakan presiden mengadakan pertemuan pada Senin malam dengan para pejabat termasuk Perdana Menteri Jean Castex untuk membahas peluncuran vaksin secara merata dan cepat.

Selama ini, Prancis memiliki skeptisisme tentang vaksinasi yang jauh lebih tinggi daripada di negara lain. Hal itu juga membuat situasi semakin parah. Padahal, Prancis termasuk salah satu negara yang memelopori imunisasi.

Menurut jajak pendapat oleh Penasihat Global Ipsos dalam kemitraan dengan Forum Ekonomi Dunia minggu lalu, hanya 40 persen orang Prancis yang ingin mengambil vaksin dibandingkan dengan 77 persen di Inggris.

Dalam pidato Tahun Barunya kepada bangsa itu, Macron telah berjanji tidak akan ada "penundaan yang tidak dapat dibenarkan" dalam peluncuran vaksinasi.

Wakil presiden Rally Nasional (RN) sayap kanan, Jordan Bardella, mengatakan bahwa Prancis telah menjadi 'bahan tertawaan dunia'.

"Kami memvaksinasi dalam seminggu dengan jumlah yang sama dengan yang divaksinasi Jerman dalam 30 menit. Itu memalukan," katanya kepada televisi RTL.

Menurut kementerian kesehatan Prancis, hanya 516 orang yang telah menerima vaksinasi sampai dengan 1 Januari.

Pemerintah telah memulai upaya vaksinasi dengan menargetkan penghuni panti jompo, sebuah proses yang melelahkan karena diperlukan persetujuan dari setiap pasien.

Menteri Kesehatan Olivier Veran mengumumkan bahwa petugas kesehatan berusia di atas 50 dapat divaksinasi mulai Senin.

"Apakah Prancis mendapatkan topi bodoh di Eropa untuk vaksinasi?" tanya Le Monde.

Dominique le Guludec, kepala Otoritas Kesehatan Tinggi Prancis (HAS) mendukung strategi pemberian vaksin yang mengutaman para lanjut usia karena mereka adalah orang-orang yang paling berisiko.

"Anda harus tetap tenang dalam menentukan prioritas, karena jika Anda memvaksinasi banyak orang tetapi tidak pada orang yang tepat, dibutuhkan waktu berbulan-bulan untuk bisa mengurangi angka kasus rawat inap dan kematian," katanya kepada BFM-TV.

UE sejauh ini hanya menyetujui vaksin Pfizer-BioNTech, sementara vaksin yang dikembangkan oleh Sanofi Prancis dan GSK Inggris itu hanya akan siap akhir tahun ini karena beberapa penundaan.

Pemerintah membantah mereka mengulurkan waktu dalam pemberian vaksin hanya untuk menunggu vaksin buatan sendiri.

Politisi Hijau Prancis terkemuka Yannick Jadot menuduh pemerintah mengandalkan vaksin Sanofi yang keterlambatannya dia gambarkan sebagai "kegagalan industri Prancis".

Jadot mengatakan kepada Radio Classique bahwa alih-alih menyalahkan orang lain, Macron mestinya memikul tanggung jawab.

"Presiden menunjuk dirinya sendiri sebagai generalissimo perang melawan Covid, tapi menyalahkan mereka yang berada di garis depan," katanya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya