Berita

Kantor New York Stock Exchange (NYSE)/Net

Dunia

Regulator Sekuritas China: Rencana AS Hapus 3 Perusahaan Telekomunikasi Bermuatan Politis

SENIN, 04 JANUARI 2021 | 13:13 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Regulator sekuritas China mengatakan pada hari Minggu (3/1) bahwa rencana New York Stock Exchange (NYSE) yang akan menghapus tiga perusahaan telekomunikasi China, didasari oleh motif politik semata.

Pernyataan NYSE sendiri keluar pada Kamis pekan lalu. Dalam pernyataannya itu mereka akan menghapus China Mobile Ltd, China Unicom Hong Kong Ltd, dan China Telecom Corp Ltd, menyusul langkah yang diambil Presiden Donald Trump pada bulan November lalu untuk melarang investasi AS di 31 perusahaan yang menurut Washington dimiliki atau dikendalikan oleh militer China.

Menanggapi hal itu, Komisi Pengaturan Sekuritas China, dalam pertanyaan dan jawaban yang diposting di situs resminya, mengatakan rencana tersebut 'bermotif politik'.


"Langkah tersebut sepenuhnya mengabaikan situasi aktual dari perusahaan terkait dan hak serta kepentingan sah investor global dan sangat merusak aturan dan ketertiban pasar normal," kata regulator China, seperti dikutip dari Reuters, Senin (4/1).

Skala keseluruhan American Deposit Receipts yang terdaftar oleh ketiga perusahaan itu kecil, katanya, dengan total nilai pasar kurang dari 20 miliar yuan (3,07 miliar dolar AS), atau 2,2 persen dari total ekuitas ketiga perusahaan.

"Sekalipun dihapuskan, dampak langsung terhadap perkembangan perusahaan dan operasi pasar cukup terbatas," kata regulator.

Kementerian perdagangan China pada hari Sabtu (2/1) mengatakan pihaknya akan mengambil "tindakan yang diperlukan" untuk melindungi kepentingan perusahaan China.

China Mobile, China Unicom dan China Telecom mengatakan mereka belum menerima pemberitahuan dari NYSE tentang keputusan penghapusannya.

Dalam minggu-minggu terakhir sebelum Presiden terpilih Joe Biden menjabat pada 20 Januari, pemerintahan Trump telah meningkatkan sikap garis kerasnya terhadap China.

Hubungan antara dua ekonomi terbesar itu semakin tegang di tengah serangkaian perselisihan mengenai masalah-masalah seperti perdagangan dan hak asasi manusia.

Departemen Perdagangan AS telah menambahkan lusinan perusahaan China ke daftar hitam perdagangan pada bulan Desember, menuduh Beijing menggunakan mereka untuk memanfaatkan teknologi sipil untuk keperluan militer.

Para diplomat China telah menyatakan harapan bahwa pemilihan Biden akan membantu meredakan ketegangan antara kedua negara.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya