Berita

Kantor New York Stock Exchange (NYSE)/Net

Dunia

Regulator Sekuritas China: Rencana AS Hapus 3 Perusahaan Telekomunikasi Bermuatan Politis

SENIN, 04 JANUARI 2021 | 13:13 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Regulator sekuritas China mengatakan pada hari Minggu (3/1) bahwa rencana New York Stock Exchange (NYSE) yang akan menghapus tiga perusahaan telekomunikasi China, didasari oleh motif politik semata.

Pernyataan NYSE sendiri keluar pada Kamis pekan lalu. Dalam pernyataannya itu mereka akan menghapus China Mobile Ltd, China Unicom Hong Kong Ltd, dan China Telecom Corp Ltd, menyusul langkah yang diambil Presiden Donald Trump pada bulan November lalu untuk melarang investasi AS di 31 perusahaan yang menurut Washington dimiliki atau dikendalikan oleh militer China.

Menanggapi hal itu, Komisi Pengaturan Sekuritas China, dalam pertanyaan dan jawaban yang diposting di situs resminya, mengatakan rencana tersebut 'bermotif politik'.


"Langkah tersebut sepenuhnya mengabaikan situasi aktual dari perusahaan terkait dan hak serta kepentingan sah investor global dan sangat merusak aturan dan ketertiban pasar normal," kata regulator China, seperti dikutip dari Reuters, Senin (4/1).

Skala keseluruhan American Deposit Receipts yang terdaftar oleh ketiga perusahaan itu kecil, katanya, dengan total nilai pasar kurang dari 20 miliar yuan (3,07 miliar dolar AS), atau 2,2 persen dari total ekuitas ketiga perusahaan.

"Sekalipun dihapuskan, dampak langsung terhadap perkembangan perusahaan dan operasi pasar cukup terbatas," kata regulator.

Kementerian perdagangan China pada hari Sabtu (2/1) mengatakan pihaknya akan mengambil "tindakan yang diperlukan" untuk melindungi kepentingan perusahaan China.

China Mobile, China Unicom dan China Telecom mengatakan mereka belum menerima pemberitahuan dari NYSE tentang keputusan penghapusannya.

Dalam minggu-minggu terakhir sebelum Presiden terpilih Joe Biden menjabat pada 20 Januari, pemerintahan Trump telah meningkatkan sikap garis kerasnya terhadap China.

Hubungan antara dua ekonomi terbesar itu semakin tegang di tengah serangkaian perselisihan mengenai masalah-masalah seperti perdagangan dan hak asasi manusia.

Departemen Perdagangan AS telah menambahkan lusinan perusahaan China ke daftar hitam perdagangan pada bulan Desember, menuduh Beijing menggunakan mereka untuk memanfaatkan teknologi sipil untuk keperluan militer.

Para diplomat China telah menyatakan harapan bahwa pemilihan Biden akan membantu meredakan ketegangan antara kedua negara.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Polisi Pastikan Pengemudi Pikap yang Tabrak Petugas di Gerbang DPR Mabuk Alkohol

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:26

Wakil Presiden Tanzania Emmanuel Nchimbi Mundur Usai Berselisih dengan Presiden

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:18

Wall Street Melemah, Investor Cermati Pidato Kevin Warsh

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:14

Dony Oskaria Bongkar Penataan BUMN: 290 Selesai, 254 Jadi Target

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:03

Banjir Nepal Tewaskan Ratusan Orang, Paus Leo XIV Kirim Doa

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:46

Saham Eropa Melesat Cantik Dipimpin Sektor Mewah dan Perbankan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:34

Dua Sumur Baru PHSS di Struktur Semberah Lampaui Target Produksi Migas

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:19

PKM Dorong Keluarga Muba Naik Kelas, Rp25 Juta Jadi Modal Kemandirian Ekonomi

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:07

Ichsanuddin Noorsy dan Pemikiran Ekonomi Konstitusi

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 06:54

MBG Jadi Bantalan Ekonomi Masyarakat Bawah, Kritik jadi Evaluasi

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 06:46

Selengkapnya