Momen kebersamaan Fadli Zon dan Habib Rizieq/Net
Pembubaran dan pelarangan kegiatan ormas Front Pembela Islam (FPI) oleh pemerintah hingga kini masih memunculkan perdebatan.
Seperti yang disampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva. Disampaikan di akun Twitter @hamdanzoelva, ia pun membandingkan peristiwa FPI dengan larangan keberadaan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Ia menjelaskan, FPI bukanlah ormas terlarang seperti PKI, melainkan organisasi yang dinyatakan bubar secara hukum dan dilarang melakukan kegiatan yang menggunakan lambang atau simbol FPI.
Hal tersebut tentu berbeda dengan PKI yang merupakan partai terlarang dan menurut UU 27/1999 (Pasal 107a KUHPidana), menyebarluaskan dan mengembangkan ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme, adalah merupakan tindak pidana yang dapat dipadana.
"Tidak ada ketentuan pidana yang melarang menyebarkan konten FPI karenanya siapa pun yang mengedarkan konten FPI tidak dapat dipidana. Sekali lagi objek larangan adalah kegiatan yang menggunakan simbol atau atribut FPI oleh FPI," jelasnya, Minggu (3/1).
Menurut Putusan MK 82/PUU-XI/2013, jelasnya, ada tiga jenis ormas yaitu berbadan hukum, ormas terdaftar dan ormas tidak terdaftar. Dikatakan Hamdan Zoelva, ormas tidak terdaftar tidak mendapat pelayanan pemerintah dalam segala kegiatannya, sedangkan ormas terdaftar mendapat pelayanan negara.
UU juga tidak mewajibkan ormas harus terdaftar atau harus berbadan hukum. Karena hak berkumpul dan berserikat dilindungi konstitusi.
"Negara hanya dapat melarang kegiatan ormas jika kegiatannya menggangu keamanan dan ketertiban umum atau memanggar nilai-nilai agama dan moral," paparnya.
Negara, kata Hamdan, dapat melarang suatu organisasi jika organisasi itu terbukti merupakan organisasi teroris atau berafiliasi dengan organisasi teroris, atau organisasi itu adalah organisasi komunis atau organisasi kejahatan.
Berkenaan dengan penjelasan Hamdan Zoelva ini, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Fadli Zon yang merupakan salah satu politisi penentang keputusan pembubaran FPI sepakat dengan Ketua MK periode 2013-2015 itu.
Secara terang-terangan, Fadli Zon menyinggung Menteri Koordinator Bidang Politi, Hukum, Dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD yang mengumumkan pelarangan kegiatan FPI beberapa waktu lalu.
"Penjelasan Pak Hamdan Zoelva sangat jelas dan terang. Bagaimana Pak Mahfud MD?
Legacy apa yang akan ditinggalkan nanti pasca pemerintahan ini," tegas Fadli Zon di akun Twitternya, Senin (4/1).
