Berita

Pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, Rachland Nashidik/Net

Politik

Kenapa Di Era Pandemi Pemerintah Mendahulukan Anggaran Untuk Pertahanan?

MINGGU, 03 JANUARI 2021 | 09:56 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Postur anggaran di tahun 2021 membuat pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, Rachland Nashidik terheran-heran. Pasalnya, belanja negara kurang fokus untuk pembenahan masalah kesehatan.

Dalam kicauannya di akun Twitter pribadi, Minggu (3/1), Rachland mengunggah sejumlah data mengenai belanja pemerintah pusat di tahun 2021.

Di mana pelayanan umum menjadi yang paling menghabiskan uang, yakni sebesar Rp 526,2 triliun atau 26,9 persen. Kemudian disusul ekonomi Rp 511,3 triliun atau 26,2 persen, pertahanan/keamanan Rp 303,8 triliun atau 15,5 persen, perlindungan sosial Rp 260,1 triliun atau 13,3 persen, dan pendidikan Rp 175,2 triliun atau 9 persen.


Sementara untuk kesehatan hanya Rp 111,7 triliun atau 5,7 persen.

Adapun data yang disebut bersumber dari Kementerian Keuangan itu juga merekam bahwa belanja Kementerian PUPR menjadi yang tertinggi dengan Rp 150 triliun atau 18 persen, disusul Kementerian Pertahanan Rp 137 trilun atau 16 persen, Polri Rp 112 triliun atau 13 persen, Kementerian Sosial Rp 93 triliun atau 11 persen.

Sedangkan Kementerian Kesehatan hanya Rp 84 triliun atau 10 persen.

“Selamat pagi, akal sehat. Kenapa dalam masa wabah penyakit ini, pemerintah justru mendahulukan duit untuk pertahanan/keamanan dan infrastruktur daripada kesehatan?” tanya Rachland Nashidik.

Rachland juga merekam bahwa anggaran infrastruktur telah naik 98 persen dari anggaran tahun 2020. Sementara itu, anggaran untuk TNI naik 16 persen dan polisi 21 persen.

“Kesehatan naik juga, tapi cuma 7 persen. Memangnya angka terinfeksi dalam wabah penyakit ini sudah melandai?” tegasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya