Berita

Wasekjen DPP Partai Demokrat Renanda Bachtar/Net

Politik

Demokrat: Kalau Ada Yang Bilang SBY ‘Auto Pilot’, Berarti Sekarang ‘Auto Jeblok’ Dong?

MINGGU, 03 JANUARI 2021 | 08:13 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Partai Demokrat mulai membandingkan torehan utang yang dihasilkan pemerintah di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan era Joko Widodo.

Dengan mengunggah sebuah flyer berisi catatan utang era SBY dan Jokowi, Wasekjen DPP Partai Demokrat Renanda Bachtar seolah menegaskan bahwa era SBY lebih baik.

“Kalau lihat catatan pencapaian ini, kalau masih ada yang bilang dulu era 10 tahun SBY ‘auto pilot’, maka yang sekarang ‘auto jeblok’ dong ya?” sindirnya dalam akun Twitter pribadi, Sabtu (2/1).


Padahal, sambung Renanda, apa yang disajikan data tersebut belum termasuk penilaian mengenai kehidupan berdemokrasi. Termasuk jumlah penurunan kemiskinan yang dirasa belum signifikan di era Jokowi.

“Ini belum bahas indeks demokrasi rasio penurunan kemiskinan, dll lho ya,” tekannya.

Adapun dalam data yang diunggah Renanda berjudul, catatan rasio utang era SBY dan Joko Widodo.

Terlihat bahwa kenaikan utang era pemerintahan SBY jauh lebih rendah dan jauh lebih produktif daripada era Jokowi

Di era SBY, utang pemerintah di tahun 2009 sebesar Rp 1.590, 66 triliun dan hanya naik 64 persen di tahun 2014, yakni menjadi 2.608,78 triliun.

Sementara PDB di tahun 2009 adalah sebesar Rp 5.606,2 triliun. Di tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 88,5 persen menjadi Rp 10.569, 71 triliun.

Pendapatan negara di tahun 2009 sebesar Rp 848,76 triliun dan mengalami kenaikan sebesar 82,7 persen menjadi Rp 1.550,49 triliun.

Sementara saat Jokowi memimpin pada tahun 2014, jumlah utang Indonesia adalah sebesar Rp 2.608,78 triliun dan mengalami kenaikan 83,2 persen di tahun 2019 menjadi Rp 4.77,28  triliun,

Sedangkan PDB di tahun 2014 adalah sebesar Rp 10.569,71 triliun menjadi Rp 15.833,94 triliun atau hanya naik sebesar 49,8 persen. Untuk pendapatan negara hanya naik 26,2 persen, yakni dari Rp 1.550,49 triliun menjadi Rp 1.957,2 triliun.

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Rismon Ajukan RJ Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa: Perjuangan Memang Berat

Kamis, 12 Maret 2026 | 03:14

Memalukan! Rismon Ajukan Restorative Justice

Kamis, 12 Maret 2026 | 02:07

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

UPDATE

Polisi Berlakukan One Way Sepenggal Menuju Wisata Lembang Bandung

Minggu, 22 Maret 2026 | 18:11

Status Tahanan Rumah Yaqut Buka Celah Intervensi, Penegakan Hukum Terancam

Minggu, 22 Maret 2026 | 17:38

Balon Udara Bawa Petasan Meledak, Atap Rumah Jebol

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:54

Prabowo: Lebih Baik Uang Dipakai Rakyat Makan daripada Dikorupsi

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:47

Puncak Arus Balik Lebaran 2026 Terbagi Dua Gelombang

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:37

Trump Ultimatum Iran: 48 Jam Buka Hormuz atau Pusat Energi Dihancurkan

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:27

KPK Cederai Keadilan Restui Yaqut Tahanan Rumah

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:03

Prabowo Tegaskan RI Tak Pernah Janji Sumbang Rp17 Triliun ke BoP

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:01

Istana: Prabowo-Megawati Berbagi Pengalaman hingga Singgung Geopolitik

Minggu, 22 Maret 2026 | 15:46

Idulfitri di Kuala Lumpur, Dubes RI Serukan Persatuan dan Kepedulian

Minggu, 22 Maret 2026 | 14:47

Selengkapnya