Berita

Wasekjen DPP Partai Demokrat Renanda Bachtar/Net

Politik

Demokrat: Kalau Ada Yang Bilang SBY ‘Auto Pilot’, Berarti Sekarang ‘Auto Jeblok’ Dong?

MINGGU, 03 JANUARI 2021 | 08:13 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Partai Demokrat mulai membandingkan torehan utang yang dihasilkan pemerintah di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan era Joko Widodo.

Dengan mengunggah sebuah flyer berisi catatan utang era SBY dan Jokowi, Wasekjen DPP Partai Demokrat Renanda Bachtar seolah menegaskan bahwa era SBY lebih baik.

“Kalau lihat catatan pencapaian ini, kalau masih ada yang bilang dulu era 10 tahun SBY ‘auto pilot’, maka yang sekarang ‘auto jeblok’ dong ya?” sindirnya dalam akun Twitter pribadi, Sabtu (2/1).


Padahal, sambung Renanda, apa yang disajikan data tersebut belum termasuk penilaian mengenai kehidupan berdemokrasi. Termasuk jumlah penurunan kemiskinan yang dirasa belum signifikan di era Jokowi.

“Ini belum bahas indeks demokrasi rasio penurunan kemiskinan, dll lho ya,” tekannya.

Adapun dalam data yang diunggah Renanda berjudul, catatan rasio utang era SBY dan Joko Widodo.

Terlihat bahwa kenaikan utang era pemerintahan SBY jauh lebih rendah dan jauh lebih produktif daripada era Jokowi

Di era SBY, utang pemerintah di tahun 2009 sebesar Rp 1.590, 66 triliun dan hanya naik 64 persen di tahun 2014, yakni menjadi 2.608,78 triliun.

Sementara PDB di tahun 2009 adalah sebesar Rp 5.606,2 triliun. Di tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 88,5 persen menjadi Rp 10.569, 71 triliun.

Pendapatan negara di tahun 2009 sebesar Rp 848,76 triliun dan mengalami kenaikan sebesar 82,7 persen menjadi Rp 1.550,49 triliun.

Sementara saat Jokowi memimpin pada tahun 2014, jumlah utang Indonesia adalah sebesar Rp 2.608,78 triliun dan mengalami kenaikan 83,2 persen di tahun 2019 menjadi Rp 4.77,28  triliun,

Sedangkan PDB di tahun 2014 adalah sebesar Rp 10.569,71 triliun menjadi Rp 15.833,94 triliun atau hanya naik sebesar 49,8 persen. Untuk pendapatan negara hanya naik 26,2 persen, yakni dari Rp 1.550,49 triliun menjadi Rp 1.957,2 triliun.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Eddy Soeparno Bicara Komitmen Prabowo Percepat Dekarbonisasi

Senin, 15 Desember 2025 | 16:13

Praperadilan Kakak Kandung Hary Tanoesoedibjo Dua Kali Ditolak Hakim

Senin, 15 Desember 2025 | 15:55

Miliarder Siapkan Hadiah Besar Atas Aksi Heroik Warga Muslim di Bondi Beach

Senin, 15 Desember 2025 | 15:48

DPR Tegaskan Perpol 10/2025 Tidak Bertentangan dengan Konstitusi

Senin, 15 Desember 2025 | 15:41

Ketaatan pada Rais Aam Fondasi Kesinambungan Khittah NU

Senin, 15 Desember 2025 | 15:39

Gubernur Sulut Dukung Penguatan Kapasitas SDM Bawaslu

Senin, 15 Desember 2025 | 15:29

Keselamatan Masyarakat Harus Jadi Prioritas Utama Selama Nataru

Senin, 15 Desember 2025 | 15:19

Pramono Terima Hasil Kongres Istimewa MKB Demi Majukan Betawi

Senin, 15 Desember 2025 | 15:12

KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau SF Hariyanto

Senin, 15 Desember 2025 | 14:54

Command Center Diresmikan Percepat Digitalisasi dan Pengawasan Kopdes Merah Putih

Senin, 15 Desember 2025 | 14:43

Selengkapnya