Berita

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid/Net

Politik

Ini Alasan HNW Khawatir Kasus Tewasnya Enam Laskar FPI Bakal Dilupakan

SABTU, 02 JANUARI 2021 | 14:17 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Hingga saat ini penuntasan kasus yang menyebabkan tewasnya enam Laskar Front Pembela Islam (FPI) belum juga terlihat titik terangnya. Meskipun, Komnas HAM telah menggelar beberapa kali jumpa pers namun hal itu belum cukup memenuhi harapan publik.

Begitu kekhawatiran Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid melihat penuntasan kasus tewasnya enam laskar FPI akibat terjangan timah panas aparat Polda Metro Jaya pada 7 Desember 2019 yang lalu di Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat.

"Ini kita sudah Januari, sebulan kurang. Beberapa pihak sudah dipanggil tapi sepertinya masih banyak hal yang menjadi harapan publik yang belum mendapatkan penjelasan yang tuntas dari Komnas HAM," ujar HNW di Jakarta, Sabtu (2/1).


Disamping itu, politisi PKS ini melihat eskalasi perkembangan yang saat ini terjadi mampu menjadi faktor penghambat investigasi Komnas HAM yang ditargetkan rampung pada akhir Januari 2021 ini.

Apalagi, belakangan muncul maklumat dari Kapolri Jenderal Idham Azis yang meminta semua pihak untuk tidak mengunggah atau mengakses informasi mengenai FPI. Hal itu bisa menjadi faktor penghambat dalam penuntasan investigasi penembakan 6 laskar FPI.

"Dan dimunculkan beragam hal-hal baru, kasus-kasus baru yang kemudian membuat kasus pengusutan terhadap penembakan 6 Laskar FPI itu menjadi dilupakan atau tidak lagi menjadi pusat perhatian. Kalau kemudian ini tidak boleh diunggah, tidak boleh diakses sementara Komnas HAM juga tidak segera mengumumkan kan orang nanti gak bisa diinformasikan bagaimana pengusutan, bagaimana informasi tentang 6 Laskar FPI itu," pungkasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya