Berita

Rachland Nashidik/Net

Politik

Tolak Cara Pemerintah Bubarkan Ormas, Rachland Nashidik: FPI Tidak Pernah Dukung Demokrat Tapi..

SABTU, 02 JANUARI 2021 | 12:09 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Langkah hukum pemerintah membubarkan organisasi masyarakat (ormas) baru-baru ini ditolak mentah-mentah oleh kader Partai Demokrat, Rachland Nashidik.

Sebagai contoh, Pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi itu mengkritik cara pemerintah membubarkan Front Pembela Islam (FPI), yang juga tidak bisa diterima oleh Partai Demokrat.

Katanya, penolakan tersebut jelas tidak ada unsur politik. Sebab, Rachland menekankan Partai Demokrat belum pernah didukung oleh FPI pada perhelatan pemilu terdahulu.


"Saya sadar, FPI tak pernah jadi pemilih Demokrat, tidak di Pilkada 2017 maupun Pileg 2019. Tapi dukungan bukan soalnya," ujar Rachland dalam akun Twitternya, @RachlanNashidik, Sabtu (2/1).

Justru menurutnya, langkah hukum pemerintah dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 menteri dan atau ketua lembaga mengancam hak bernegara warga Indonesia.

"Bagi kami, cara pemerintah menggebuk FPI membahayakan hak-hak konstitusional semua warga negara," katanya.

Oleh karena itu, Rachland menegaskan sikapnya terkait pembubaran FPI yang dilakukan pemerintah jelang akhir tahun 2020 kemarin.

"Demi demokrasi dan hak asasi manusia, cara itu kami tolak!" tandasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya