Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino/RMOL
Pemerintah resmi membubarkan Front Pembela Islam (FPI) dan melarang setiap kegiatan yang dilakukan atas nama FPI.
Merespons keputusan itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) Arjuna Putra Aldino menilai, keputusan tersebut berdampak positif terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia.
Dijelaskan Arjuna, syarat demokrasi berjalan sehat diperlukan adanya penindakan hukum yang tegas terhadap kelompok-kelompok yang berupaya memaksakan kehendak melalui cara-cara kekerasan.
"Saya kira keputusan ini tidak selalu berdampak negatif terhadap demokrasi. Menindak tegas kelompok yang berupaya memaksakan kehendak melalui cara-cara kekerasan justru diperlukan untuk melindungi demokrasi", demikian kata Arjuna kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (31/12).
FPI dalam pandangan Arjuna bukan kategori civil society.
Kata Arjuna, FPI masuk kategori milisi sipil yang dibentuk oleh kekuasaan Orde Baru yang justru untuk merusak demokrasi melalui gerakan etno-religius yang ekstrim.
Arjuna menyebutkan, pemerintahan yang menganut sistem demokrasi tidak memiliki kewajiban untuk mentolerir kelompok yang berperilaku uncivil (melawan hukum).
FPI di mata Arjuna hanyalah alat Oligarki bukan civil society.
"Demokrasi hanya berlaku untuk civil society, yakni kelompok masyarakat yang menghormati aturan main (
rule of law) demokratis. Tidak berlaku untuk kelompok yang berwatak uncivil," tambah Arjuna
Selain itu, menurut Arjuna kelompok yang mengusung ideologi mayoritarianisme cenderung menghambat kemajuan demokrasi.
Selama ini, FPI kerap menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai kepentingannya.
Pola gerakan FPI yang semacam itu, dalam pandangan Arjuna akan menciptakan instabilitas dan kemunduran demokrasi.
"Bung Karno pernah berkata bahwa negara ini didirikan dari semua untuk semua. Bukan hanya untuk kelompok mayoritas. Sehingga Ideologi mayoritarianisme berbahaya dan merusak demokrasi dan bertentangan dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika," tutur Arjuna
Arjuna juga merekomendasikan agar SKB ini dijalankan semua lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Sehingga tidak menciptakan kebingungan di masyarakat.
"SKB ini harapannya bisa menjadi kebijakan yang solid di semua level institusi negara baik pusat maupun daerah," pungkas Arjuna.
