Berita

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon/Net

Politik

Fadli Zon: Dalam Setahun Jokowi Telah Memandulkan Dua Lembaga Ikon Demokrasi

KAMIS, 31 DESEMBER 2020 | 13:54 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kualitas demokrasi di Indonesia makin merosot di tengah pandemi Covid-19 yang melanda. Alih-alih dijadikan momentum memperbesar keberpihakan pada masyarakat, ironisnya pandemi justru telah dijadikan momentum bagi konsolidasi oligarki di Indonesia.

Begitu refleksi akhir tahun dari Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon sebagaimana tertuang dalam akun Twitter pribadinya, Kamis (31/12).

Menurutnya, pandemi telah dimanfaatkan oleh elite penguasa untuk mengkonsolidasi kekuasaan dan membela kepentingan mereka sendiri.


Setidaknya dia mencatat dalam setahun terakhir, pemerintahan Jokowi telah memandulkan dua lembaga yang menjadi ikon demokrasi di Indonesia, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Menurut Allen Hicken, profesor Kajian Asia Tenggara di Universitas Michigan, ada dua lembaga penting yg jdi ikon demokrasi di Indonesia, dan keduanya, menurut Hicken, telah dikooptasi dan dimandulkan fungsinya di bawah pemerintahan Jokowi. Kedua lembaga itu adalah KPK dan MK,” urainya.

Selain itu, terjadi penurunan sejumlah indikator vital dalam Indeks Demokrasi Indonesia. indeks demokrasi Indonesia secara agregat memang membaik. Hanya saja, kata Fadli, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada beberapa variabel vital yang skornya justru turun.

Di antaranya kebebasan berbicara turun dari 66,17 poin pada 2018 menjadi 64,29 poin pada 2019. Kemudian kebebasan berkumpul turun dari 82,35 poin menjadi 78,03 poin, peran partai politik turun dari 82,10 poin menjadi 80,62 poin, dan Pemilihan umum yang bebas dan adil turun dari 95,48 poin menjadi 85,75 poin.

“Ini adalah variabel yang skornya paling anjlok,” tutup Fadli Zon.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya