Pemuda Muhammadiyah Minta Pembubaran FPI Tak Melangkahi Undang-Undang

Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah meminta pemerintah tetap memperhatikan mekanisme perundang-undangan terkait pembubaran Ormas Front Pembela Islam (FPI).

Demikian disampaikan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto dalam keterangannya yang diterima redaksi, Rabu (30/12).

"Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mengimbau agar langkah tersebut tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Cak Nanto, sapaan akrab Ketum Pemuda Muhammadiyah itu.

Menurut Cak Nanto, pembubaran ormas oleh pemerintah merupakan kewenangan pemerintah itu sendiri. Sebab, hal itu sebagaimana diatur dalam UU Ormas.

Namun di sisi lain, Cak Nanto menyebut pada dasarnya tujuan ormas adalah sebagai wadah berkumpul demi mencapai suatu tujuan bersama anggotanya. Hal ini sebagai pengejewantahan kebebasan berkumpul dan berserikat yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945.

"Kebebasan berkumpul tetap harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertujuan merusak tatanan bangsa, apalagi kehendak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada disintegrasi bangsa dan tindakan terorisme," demikian Cak Nanto.

Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya mengumumkan pembubaran organisasi Front Pembela Islam (FPI). Setelah pembubaran ini, pemerintah melarang setiap kegiatan ormas pimpinan Habib Rizieq Shihab itu.

"Saat ini pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagi ormas maupun sebagai organisasi biasa," kata Mahfud MD, dalam konferensi pers, di Kantor Kemenkopolhukam hari ini.