Vaksin yang dibutuhkan Indonesia untuk target penyuntikan 181 juta warga membutuhkan 426 juta dosis.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah sudah menempuh alur kerjasama dengan beberapa perusahaan untuk memenuhi kebutuhan vaksin tersebut.
Dia memaparkan, ada lima jalur pengadaan vaksin yang sudah ditempuh pemerintah. Empat jalur di antaranya bersifat bilateral dan satu jalur lainnya bersifat multilateral.
"Dari 4 bilateral kita sudah tandatangan kontrak dengan Sinovac 125 juta dan punya opsi menambahkannya. Kita juga sudah tanda tangan dengan Novavax 130 juta dan ada porsi yang pasti kita ambil," ujar Budi dalam jumpa pers virtual yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (29/12).
Kemudian, pemerintah juga akan melakukan penandatanganan dengan AstraZeneca untuk pengadaan 100 juta dosis vaksin. Dalam kerjasama itu, sudah sebagian kuota mencapai kesepakatan dipenuhi. Sementara sebagian lagi masih opsi.
Selain itu, Budi juga memastikan pemerintah akan menandatangani kontrak dengan Bio Entech Pfizer untuk 100 juta dosis vaksin, dimana 50 juta sudah pasti dan sisanya adalah opsi.
"Kami harap finalisasi dengan AstraZeneca dan Pfizer akan dilakukan dalam waktu dekat ini," ucap Budi.
Dari 4 perusahaan tersebut, Budi mengkalkulasi vaksi yang akan diterima Indonesia mencapai 400 juta dosis vaksin. Rinciannya, 100 juta akan didatangkan dari China, 100 juta dari Novavax yang merupakan perusahaan Amerika-Kanada.
Kemudian, 100 juta dari AstraZeneca perusahaan dari London, Inggris dan 100 juta lagi dari Pfizer yang merupakan gabungan Jerman dan Amerika.
"Kita juga untuk menjamin resiliensi vaksin atau keterjaminan kedatangan vaksin kita lakukan dari 4 sumber yang berbeda. Diharapkan vaksin-vaksin datang secara bertahap ke Indonesia dan segera melakukan penyuntikan seluruh rakyat Indonesia yang 181 juta," tuturnya
"Kita sudah men-secure, yang pastinya sekitar 330 juta dengan opsi sekitar 330 juta sehingga kita sudah secure 660 juta. Kita ada buffer yang cukup kalau ada beberapa sumber yang kemudian gagal diuji klinisnya atau tertunda proses deliver-nya," demikian Budi Gunadi Sadikin.
