Berita

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule dan para aktivis ProDEM/Net

Politik

Iwan Sumule: 2021 Tahun Perubahan, Butuh Kepemimpinan Nasional Agar Tidak Chaos

SENIN, 28 DESEMBER 2020 | 22:23 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Tahun 2020 segera berlalu dalam hitungan hari. Diharapkan tahun 2021 membawa pencerahan bagi kehidupan berbangsa dan bertanah air.

Tahun 2020 telah dipenuhi beragam masalah. Mulai dari anjloknya ekonomi di awal tahun yang kemudian diperparah dengan kehadiran pandemi Covid-19, hingga kriris kesehatan yang menghantui masyarakat.

Tidak hanya itu, penegakan hukum juga masih terasa tebang pilih. Tajam pada pihak yang kritis dan tumpul ke mereka yang membela rezim.


Begitu catatan akhir tahun dari Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule saat berbincang dengan redaksi, Senin (28/12).

Iwan Sumule juga mencatat bahwa di tahun ini, pemerintah juga telah membuat dua UU kontroversi yang ditentang keras oleh ProDEM sejak masih berwujud rancangan. Keduanya adalah UU Cipta Kerja yang bisa membuat buruh menderita dan UU Corona, yang dikhawatirkan membuat keuangan Indonesia semakin mudah dibobol oknum.

Atas alasan tersebut, Iwan Sumule berharap 2021 menjadi momentum perubahan bagi negeri ini.

“Tahun 2021 adalah tahun perubahan, bagi yang ingin perubahan,” tegasnya.

Dia mengingatkan bahwa gejolak politik, ekonomi, hingga keadilan sosial di tahun 2020 berpotensi meledak jika tidak segera ditangani. Demi menghindari perpecahan di negeri ini, maka dibutuhkan sosok pemimpin yang handal.

“Kemunduran demokrasi dan keterpurukan ekonomi dapat memicu gejolak sosial, sehingga dibutuhkan kepemimpinan nasional agar tak chaos,” tekannya.

Lebih lanjut, Iwan Sumule menyatakan kesepakatannya pada kelompok emak-emak yang terafiliasi dalam Perempuan Peduli Nusantara (PPN).

Pada bulan Agustus lalu, mereka berkunjung ke kantor Rizal Ramli dan berkeluh kesah tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan, sistem pendidikan online yang menambah beban biaya lantaran harus membeli kuota internet, dan penyaluran dana bansos yang masih semerawut.

Dalam kondisi seperti ini, mereka ingin laju pemerintahan dinakhodai kembali oleh Rizal Rami sebagaimana pernah menjadi arsitek ekonomi di era Gus Dur. Saat itu, Rizal Ramli mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dari minus 3 persen ke positif 4,5 persen kurang dari 2 tahun.

“Emak-emak minta Rizal Ramli pegang kepemimpinan nasional,” demikian Iwan Sumule.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

UPDATE

Pernah Puji LSP Kapolri Terbaik, Habiburokhman Ungkap Istilah ‘Perkalian Nol’

Minggu, 08 November 2026 | 04:30

Penahanan LSP Jadi Pukulan Berat bagi Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 04:18

Pengamat Puji Ketenangan Jokowi saat Tunjukkan Ijazah di Persidangan

Minggu, 08 November 2026 | 04:00

Ziarah ke Makam Bung Karno, Sekjen PDIP: Kekuasaan itu untuk Rakyat

Minggu, 08 November 2026 | 03:32

Penyadapan Prabowo Mustahil Bukan untuk Tujuan Makar

Minggu, 08 November 2026 | 03:19

Kolaborasi PAM Jaya dan Pemkot Jaktim Hadirkan Sarana Tinju di Kampung Melayu

Minggu, 08 November 2026 | 03:00

Wapres Gibran Tidak Lagi Memiliki Legitimasi sebagai Pemimpin

Minggu, 08 November 2026 | 02:32

Ada Aroma Kuat Makar di Balik Penyadapan terhadap Prabowo

Minggu, 08 November 2026 | 02:22

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Wapres Gibran Wajib Menghormati Putusan MA

Minggu, 08 November 2026 | 01:43

Selengkapnya