Bendera Uni Eropa dan Inggris/Net
Inggris dan Uni Eropa sudah menerbitkan dokumen lengkap perjanjian perdagangan pasca Brexit. Itu ditujukan untuk mengatur hubungan Inggris dengan Uni Eropa setelah keluar dari blok tersebut.
Dokumen setebal lebih dari 1.200 halaman itu diterbitkan pada Sabtu (26/12), atau hanya lima hari sebelum transisi Brexit berakhir.
Dikutip dari TRT World, dokumen itu menjabarkan rincian terkait kerja sama perdagangan, penegakan hukum, hingga penyelesaikan perselisihan antara Inggris dan Uni Eropa.
Kepala negosiator Inggris David Frost mengatakan, dokumen itu adalah salah satu perjanjian terbesar dan terluas yang penah ada. Mengingat tidak hanya mencakup perdagangan barang, tetapi juga jasa, penerbangan, transportasi jalan, jaminan sosial, hingga kerja sama kesehatan.
"Ini harus menjadi awal dari momen pembaruan nasional bagi kami," kata Frost.
Ia menegaskan, perjanjian tersebut memungkinkan Inggris untuk meninggalkan pasar tunggal dan serikat pabean tanpa bersekutu dengan Uni Eropa dan Pengadilan Eropa.
Dalam kata pengantar salinan dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah Inggris, Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan perjanjian itu telah dipertimbangkan dengan hati-hati untuk menguntungkan semua orang, serta melestarikan perdagangan bebas bagi jutaan orang di Inggris dan di seluruh Eropa.
"Sementara kami membuat kompromi yang adil selama negosiasi, kami tidak pernah goyah dari tujuan memulihkan kedaulatan nasional," begitu kata pengantar dari Johnson.
Dalam sebuah artikel di
The Times, menteri senior Michael Gove menilai kesepakatan itu akan memungkinkan Inggris membawa inovasi dan investasi ke bagian-bagian negara yang mengalami kemerosotan ekonomi.
Ia menambahkan, masih ada perubahan signifikan yang harus disiapkan oleh pelaku bisnis dalam jangka pendek.
Untuk meratifikasi kesepakatan itu, parlemen Inggris dipanggil kembali untuk duduk pada Rabu (30/12). Parlemen diperkirakan akan memberikan persetujuan setelah oposisi menyatakan dukungannya.
Di Brussel, Komisi Eropa juga sudah mengusulkan perjanjian itu diterapkan untuk sementara hingga 28 Februari.
