Berita

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin/Net

Dunia

Ribut Lagi, China Tangkis Tuduhan As Terkait Kerja Paksa Terhadap Para Penangkap Ikan Di Perairan

SABTU, 26 DESEMBER 2020 | 10:53 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin membuat pernyataan terbaru untuk menanggapi laporan AS yang menuding pihaknya melakukan kerja paksa dalam operasi penangkapan ikan di laut.

Dalam pernyataan yang diungkap pada konferensi pers Jumat (25/12), Wang menegaskan kembali bahwa Tiongkok adalah negara penangkap ikan yang bertanggung jawab yang secara aktif memenuhi kewajiban internasionalnya.  

"Tuduhan AS terhadap China yang menggunakan kata 'kerja paksa' dalam operasi penangkapan ikan di laut adalah serangan dan fitnah yang tidak berdasar dan jahat," ungkapnya, seperti dikutip dari Xinhua, Sabtu (26/12).

Wang mengatakan China secara tegas menerapkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut dan perjanjian penangkapan ikan multilateral di mana China menjadi pihaknya.

China telah menetapkan sistem manajemen lengkap untuk penangkapan ikan di perairan dan menerapkan Vessel Monitoring System (VMS) paling ketat di dunia, menurut Wang.

"Kami melakukan moratorium penangkapan ikan secara sukarela di laut lepas di Pasifik Tenggara dan Atlantik Barat Daya," kata Wang, menekankan bahwa China telah bergabung dengan delapan organisasi pengelolaan perikanan regional dan patuh pada kinerja tingkat tinggi.

Wang juga mengatakan bahwa China bekerja secara aktif dengan komunitas internasional untuk menindak penangkapan ikan ilegal.

Pihak berwenang di China dan negara terkait juga menjaga komunikasi yang baik terkait pembentukan mekanisme kerja sama buruh perikanan bilateral.  

"Kami menolak serangan dan fitnah yang tidak berdasar dan jahat," ujar Wang.

Wang mengatakan, menurut organisai manajemen terpercaya, justru pelaut AS yang sering melanggar batas hari yang diizinkan untuk menangkap ikan di laut lepas. Mereka telah melakukan ini selama bertahun-tahun, menurut Wang.

"Ini telah menimbulkan keprihatinan dengan anggota lain di organisasi. Bukankah seharusnya Amerika Serikat merefleksikan perilakunya dan berhenti melanggar aturan?" sindir Wang.

Sebelumnya, AS mengatakan bahwa China yang terlibat dalam penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU) di Samudra Pasifik.

Laporan oleh Departemen Tenaga Kerja AS mengklaim industri perikanan perairan jauh China menggunakan kerja paksa untuk menangkap cumi-cumi dan tuna, yang dikirim pulang ke China untuk konsumsi domestik, serta diproses untuk dijual ke pembeli Amerika dan Eropa.

"Menurut laporan media, Departemen Luar Negeri AS, dan LSM, banyak insiden kerja paksa telah dilaporkan di kapal penangkap ikan China," kata laporan itu.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Pendapatan Garuda Indonesia Melonjak 18 Persen di Kuartal I 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:41

Sidang Pendahuluan di PTUN, Tim Hukum PDIP: Pelantikan Prabowo-Gibran Bisa Ditunda

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:35

Tak Tahan Melihat Penderitaan Gaza, Kolombia Putus Hubungan Diplomatik dengan Israel

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:34

Pakar Indonesia dan Australia Bahas Dekarbonisasi

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:29

Soal Usulan Kewarganegaraan Ganda, DPR Dorong Revisi UU 12 Tahun 2006

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:25

Momen Hardiknas, Pertamina Siap Hadir di 15 Kampus untuk Hadapi Trilemma Energy

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:24

Prabowo-Gibran Diminta Lanjutkan Merdeka Belajar Gagasan Nadiem

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:16

Kebijakan Merdeka Belajar Harus Diterapkan dengan Baik di Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:06

Redmi 13 Disertifikasi SDPPI, Spesifikasi Mirip Poco M6 4G

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:59

Prajurit TNI dan Polisi Diserukan Taat Hukum

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:58

Selengkapnya