Berita

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin/Net

Dunia

Ribut Lagi, China Tangkis Tuduhan As Terkait Kerja Paksa Terhadap Para Penangkap Ikan Di Perairan

SABTU, 26 DESEMBER 2020 | 10:53 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin membuat pernyataan terbaru untuk menanggapi laporan AS yang menuding pihaknya melakukan kerja paksa dalam operasi penangkapan ikan di laut.

Dalam pernyataan yang diungkap pada konferensi pers Jumat (25/12), Wang menegaskan kembali bahwa Tiongkok adalah negara penangkap ikan yang bertanggung jawab yang secara aktif memenuhi kewajiban internasionalnya.  

"Tuduhan AS terhadap China yang menggunakan kata 'kerja paksa' dalam operasi penangkapan ikan di laut adalah serangan dan fitnah yang tidak berdasar dan jahat," ungkapnya, seperti dikutip dari Xinhua, Sabtu (26/12).


Wang mengatakan China secara tegas menerapkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut dan perjanjian penangkapan ikan multilateral di mana China menjadi pihaknya.

China telah menetapkan sistem manajemen lengkap untuk penangkapan ikan di perairan dan menerapkan Vessel Monitoring System (VMS) paling ketat di dunia, menurut Wang.

"Kami melakukan moratorium penangkapan ikan secara sukarela di laut lepas di Pasifik Tenggara dan Atlantik Barat Daya," kata Wang, menekankan bahwa China telah bergabung dengan delapan organisasi pengelolaan perikanan regional dan patuh pada kinerja tingkat tinggi.

Wang juga mengatakan bahwa China bekerja secara aktif dengan komunitas internasional untuk menindak penangkapan ikan ilegal.

Pihak berwenang di China dan negara terkait juga menjaga komunikasi yang baik terkait pembentukan mekanisme kerja sama buruh perikanan bilateral.  

"Kami menolak serangan dan fitnah yang tidak berdasar dan jahat," ujar Wang.

Wang mengatakan, menurut organisai manajemen terpercaya, justru pelaut AS yang sering melanggar batas hari yang diizinkan untuk menangkap ikan di laut lepas. Mereka telah melakukan ini selama bertahun-tahun, menurut Wang.

"Ini telah menimbulkan keprihatinan dengan anggota lain di organisasi. Bukankah seharusnya Amerika Serikat merefleksikan perilakunya dan berhenti melanggar aturan?" sindir Wang.

Sebelumnya, AS mengatakan bahwa China yang terlibat dalam penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU) di Samudra Pasifik.

Laporan oleh Departemen Tenaga Kerja AS mengklaim industri perikanan perairan jauh China menggunakan kerja paksa untuk menangkap cumi-cumi dan tuna, yang dikirim pulang ke China untuk konsumsi domestik, serta diproses untuk dijual ke pembeli Amerika dan Eropa.

"Menurut laporan media, Departemen Luar Negeri AS, dan LSM, banyak insiden kerja paksa telah dilaporkan di kapal penangkap ikan China," kata laporan itu.

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Harga Emas Dunia Terkoreksi Saat Ultimatum Trump Dekati Tenggat

Senin, 06 April 2026 | 08:19

Krisis Global Memanas, Industri Air Minum Tercekik Lonjakan Harga Kemasan

Senin, 06 April 2026 | 08:06

Sektor Bisnis Arab Saudi Terpukul, Pertama Kalinya dalam 6 Tahun

Senin, 06 April 2026 | 08:00

Trump Ancam Ciptakan Neraka untuk Iran jika Selat Hormuz Tak Dibuka

Senin, 06 April 2026 | 07:48

AS Berhasil Selamatkan Pilot Jet Tempur F-15 di Pegunungan Iran

Senin, 06 April 2026 | 07:36

Strategi WFH di Berbagai Negara Demi Efisiensi Energi

Senin, 06 April 2026 | 07:21

Cadangan Pangan Pemerintah Capai Level Tertinggi, Aman hingga Tahun Depan

Senin, 06 April 2026 | 07:06

Daya Kritis PBNU ke Pemerintah Makin Melempem

Senin, 06 April 2026 | 06:32

Amerika Negara dengan Ideologi Kapitalisme Menindas

Senin, 06 April 2026 | 06:12

Isu Pemakzulan Prabowo Belum Padam Total

Senin, 06 April 2026 | 06:07

Selengkapnya