Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno/Net
Keputusan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Salahuddin Uno menerima jabatan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) masih belum bisa direstui sejumlah golongan.
Salah satu unsur yang tida rela Sandi masuk ke dalam struktur pemerintahan adala para Aktivis dari Jaringan Progres 98.
Koordinator Jaringan Progres 98, Zaenal Muttaqin mengatakan, para aktivis menyayangkan Sandi bergabung ke dalam lingkaran penguasa. Padahal menurutnya, sosoknya dibutuhkan untuk menjadi pengkritik konstruktif pemerintah.
"Kita tahu dalam system bernegara oposisi juga berperan mendorong Negara melakukan pemulihan ekonomi," ujar Zaenal dalam siaran pers yang diterima
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (25/12).
"Salah satunya adalah pengawasan dan mengkritik kebijakan-kebijakan yang dirasa kurang tepat dalam situasi darurat Covid saat ini,"
Lebih dari itu, Zaenal juga menilai keputusan Sandi telah mengecewakan para pendukungnya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 silam. Utamanya kalangan emak-emak yang rela mengumpulkan dana kampanye untuk dia dan pasangannya, Capres Prabowo Subianto.
"Apa yang dilakukan Bang Sandi faktanya telah meninggalkan partai emak-emak yang begitu gigih dan militan, meninggalkan orang-orang yang telah rela mengumpulkan uang receh demi membantu suksesnya pasangan PS (Prabowo-Sandi)," ungkapnya.
Oleh karena itu, Progres 98 memandang demokrasi Indonesia semakin terkikis dengan masuknya dua orang tokoh nasional yang dahulu menjadi pengkritik pemerintah. Yaitu, Prabowo Subianto yang telah menjadi Menteri Pertahanan dan Sandiaga Uno yang kini menajdi Menparekraf.
"Padahal Bangsa Indonesia butuh pemimpin yang kuat, pemmimpin yang konsisten, pemimpin yang berani menderita untuk rakyatnya," demikian Zaenal Muttaqin.
