Berita

Pakar hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar/Ist

Politik

Pakar Hukum: Risma Bisa Diberhentikan Tidak Hormat Karena Langgar Sumpah Jabatan

KAMIS, 24 DESEMBER 2020 | 18:21 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Tri Rismaharini bisa diberhentikan secara tidak hormat bila tetap mempertahankan posisinya sebagai Walikota Surabaya. Sebab rangkap jabatan sama saja melanggar sumpah jabatan.

Pakar hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan, Risma setidaknya melanggar dua Undang-Undang karena rangkap jabatan sebagai Walikota Surabaya dan Menteri Sosial (Mensos).

"Risma tidak bisa merangkap dua jabatan hanya dengan izin Jokowi. Sebab ada UU yang secara tegas mengaturnya. Izin presiden itu berarti presiden melanggar UU.Izin Presiden tidak ada dalam aturan main pemerintahan," ujar Abdul Fickar kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (24/12).

Fickar pun membeberkan UU yang dilanggar oleh Risma. Yaitu Pasal 76 Ayat 1 huruf h UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang melarang kepala daerah menjabat sebagai pejabat negara lainnya.

Dalam Pasal 78 Ayat 2 huruf g, kata Fickar, kepala daerah diberhentikan dari jabatannya jika diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan perundang-undangan.

"Kepala daerah yang langgar sumpah jabatan sama dengan tidak melaksanakan kewajibannya, karena itu bisa diberhentikan dengan tidak hormat," jelas Fickar.

Aturan lain yang dilanggar Risma adalah Pasal 23 huruf a UU 39/2008 tentang Kementerian Negara yang menegaskan bahwa Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain.

"Kemudian Pasal 24 Ayat 2 huruf d-nya menyebut menteri diberhentikan jabatannya oleh presiden karena melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan," kata Fickar.

Aturan larangan jabatan tersebut dibuat agar pejabat negara fokus bekerja memberikan yang terbaik untuk rakyat. Sebab gaji pejabat berasal dari uang rakyat.

"Fokus bekerja maksudnya jangan sampai menelantarkan masyarakat yang dipimpinnya," pungkas Fickar.

Populer

Habib Rizieq Dituntut 6 Tahun Penjara, Pengacara: 1000 Persen Yakin Hakim Punya Hati Nurani

Kamis, 03 Juni 2021 | 14:12

Rakyat Miskin Apes Kena PPN Sembako 12 Persen, Giliran Orang Kaya Malah Dapat PPnBM Mobil 0 Persen

Rabu, 09 Juni 2021 | 18:32

Mahkamah Partai Berkarya Pecat Muchdi Pr Dari Jabatan Ketua Umum

Senin, 07 Juni 2021 | 19:06

Rizal Ramli: Mas Yasonna Yang Bener Lah, Masak Pasal Penghinaan Presiden Untuk Jaga Peradaban?

Kamis, 10 Juni 2021 | 09:44

Profesor Rochmat Wahab: Kalau Megawati Dianggap Berhasil, Seharusnya Dulu Dia Menang Pilpres

Jumat, 11 Juni 2021 | 07:59

KPK Semakin Kuat Usai Pelantikan Pegawai, Ketum LPPI: Terbukti Langsung Tahan Tersangka Anja Runtuwene

Jumat, 04 Juni 2021 | 18:38

Warganet: Anies Memang Tidak Pernah Masuk Got, Tapi Dia Menghargai Orang Yang Bersihkan Got

Selasa, 08 Juni 2021 | 07:58

UPDATE

Tudingan PSK Ferdinand, Polisi Tak Bisa Bergerak Selama Anies-RK Tak Melaporkan

Sabtu, 12 Juni 2021 | 17:34

Kasus Positif Covid-19 Tambah 7.465, Yang Aktif Naik Di Angka Dua Ribuan

Sabtu, 12 Juni 2021 | 17:22

Di Dampingi Kepala BNPB, Kapolri dan Panglima TNI Ingatkan Warga Bangkalan Pentingnya 3 T Dan Pemakaian Masker

Sabtu, 12 Juni 2021 | 17:21

Novel Baswedan Dkk Diminta Berhenti Ganggu Kerja Pemberantasan Korupsi

Sabtu, 12 Juni 2021 | 17:15

Mungkinkah Muhammadiyah Dan NU 'Koalisi' Untuk Pemilu 2024?

Sabtu, 12 Juni 2021 | 17:04

Tingkatkan Kepercayaan Publik, Golkar Kota Bogor Bergerak Dengan Program Jumat Berbagi

Sabtu, 12 Juni 2021 | 16:50

Presiden Tsai Ing-wen: Vaksinasi Covid-19 Untuk Masyarakat Umum Taiwan Dimulai Juli 2021

Sabtu, 12 Juni 2021 | 16:47

Presiden Jokowi: Kunci Utama Pemulihan Ekonomi Bali Adalah Kemampuan Menangani Pandemi

Sabtu, 12 Juni 2021 | 16:40

Covid Kembali Melonjak, Ketua Satgas IDI: Mari Kita Latih Lagi Self Lockdown

Sabtu, 12 Juni 2021 | 16:39

Kementerian ESDM Akan Evaluasi Izin Tambang Emas PT TMS Di Kepulauan Sangihe

Sabtu, 12 Juni 2021 | 16:32

Selengkapnya