Proyek Toilet Rp 96,8 Miliar Di Kabupaten Bekasi Mulai Dipantau KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah bergerak untuk mengawasi proyek toilet sekolah senilai Rp 96,8 miliar di Kabupaten Bekasi.

Untuk memudahkan langkahnya, KPK menjalin koordinasi dengan Inspektorat Daerah yang bertugas sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

"KPK meminta Inspektorat agar melakukan langkah-langkah pencegahan dengan melakukan pendampingan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan serah terima pekerjaan tersebut. Termasuk agar dilakukan review harga perkiraan sendiri (HPS)," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (24/12).

Sebagai APIP, Inspektorat merupakan aparat yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas fungsi instansinya.

"Dalam hal ini memiliki peran yang penting untuk memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa tersebut dilaksanakan secara wajar, transparan, dan akuntabel," jelas Ipi.

Karena, masih kata Ipi, salah satu dari delapan intervensi perbaikan tata kelola pemerintah daerah adalah penguatan APIP.

"Karenanya, KPK juga mendorong pemberdayaan dan peningkatan kapasitas APIP dalam melakukan tugasnya, yaitu melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi atas kegiatan atau proyek Pemda," terang Ipi.

Dengan demikian, KPK meminta kepada Inspektorat untuk melakukan review HPS dan melaporkan ke KPK, apakah terdapat anggaran yang tidak wajar atau tidak.

"KPK minta untuk Inspektorat lakukan review harga perkiraan sendiri (HPS)," pungkas Ipi.

Pengadaan proyek toilet yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi sempat menjadi pembahasan di media sosial karena nilai anggaran yang dianggap tidak wajar.

Dalam proyek tersebut, akan dibangun 488 toilet untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Bekasi yang butuh anggaran sebesar Rp 96,8 miliar.

Artinya, harga satu proyek toilet tersebut sekitar Rp 198.550.000.

Apalagi, proyek ini disebut dilakukan oleh vendor atau kontraktor dengan cara penunjukan tanpa melalui proses lelang.