Berita

Bendera Muhammadiyah/Net

Politik

Tradisi Muhammadiyah Itu Menempati Posisi Mendikbud, Bukan Wakil

KAMIS, 24 DESEMBER 2020 | 11:27 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sikap Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Prof. Abdul Muti yang menolak diajak masuk kabinet sebagai Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan diapresiasi banyak pihak.

Salah satunya Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti yang menilai sikap Abdul Muti sangat jarang dimiliki tokoh lain, karena telah menolak jabatan yang besar.

"Secara pribadi, langkah Abdul Muti layak diapresiasi. Kita tidak menemukan banyak orang yang berani menolak jabatan dengan kekuasaan yang besar," ujar Ray Rangkuti kepada Kantor Berita RMOL, Kamis (24/12).


Meski begitu, aktivis ’98 jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menilai Abdul Muti menolak jabatan tersebut tidak semata didasarkan pertimbangan pribadi, melainkan ada alasan-alasan lainnya.

“Saya kira ada alasan-alasan sosial-politik di dalamnya. Pertama, tradisi Muhammadiyah itu adalah menempati posisi menteri pendidikan, bukan wakil," kata Ray Rangkuti.

Kedua, sambung Ray, Kementerian Agama sudah kembali dipangku oleh pengurus NU, sesuai tradisi itu maka seharusnya Kementerian Pendidikan juga dipangku orang Muhammadiyah.

Sementara alasan ketiga, kata Ray Rangkuti, menjadi wakil menteri tidak sama dengan menteri. Selalu ada situasi yang membuat banyak ide tidak dapat diwujudkan.

Atas alasan itu, pilihan berada di luar merupakan langkah yang paling tepat untuk mengelola sendiri kebijakan yang mereka inginkan.

"Nampaknya Muhammadiyah memilih menjadi mitra kritis pemerintah. Peran yang memang sangat dibutuhkan di era kedua Jokowi. Peran ini jauh lebih bermanfaat bagi kemaslahatan bangsa dan negara," demikian Ray Rangkuti. 

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya