Berita

Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Prof. Abdul Muti/Net

Politik

Sekum Muhammadiyah Tolak Masuk Kabinet, Ujang Komarudin: Keren, Punya Prinsip!

KAMIS, 24 DESEMBER 2020 | 10:31 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Penolakan secara halus dari Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Prof. Abdul Muti yang diajak masuk kabinet sebagai Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) patut diapresiasi. 

Pasalnya, Abdul Muti yang notabene representasi dari Muhammadiyah telah menunjukkan sikap yang prinsipil. Ia tetap memilih berada di luar pemerintahan, ketika banyak pihak yang meminta-minta jabatan agar masuk kabinet. 

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis (24/12).

"Keren. Punya prinsip. Jangan sampai semua kalangan menjadi bagian dari pemerintah," kata Ujang Komarudin.

Menurut pengamat politik jebolan Universitas Indonesia (UI) ini, Muhammadiyah seperti ingin menunjukkan bahwa betapa pentingnya merawat demokrasi dengan cara check and balance dengan tetap berada diluar pemerintahan. 

"Perlu orang seperti beliau (Abdul Muti) untuk mengawasi pemerintahan dari luar," demikian Ujang Komarudin.

Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Prof Abdul Muti mengaku sempat ditawari jabatan Wamendikbud. Namun, tawaran itu akhirnya ditolak sehingga ia tidak jadi dilantik sebagai Wamendikbud. 

Abdul Muti menuturkan, dirinya merasa bukanlah figur yang tepat untuk mengemban amanah Wamendikbud tersebut. Menurutnya, ia tidak akan mampu sehingga menolak jabatan itu.

"Setelah melalui berbagai pertimbangan, saya memutuskan untuk tidak bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju dalam jabatan wakil menteri. Saya merasa tidak akan mampu mengemban amanah yang sangat berat itu. Saya bukanlah figur yang tepat untuk amanah tersebut," kata Abdul Muti dalam akun Facebook pribadinya, @Abdul Mu'ti yang diposting beberapa saat lalu, Rabu (23/12). 

Populer

Aktivis Myanmar: Kami Menentang Dan Mengutuk Indonesia Atas Rencana Mengirimkan Utusan Ke Burma

Rabu, 24 Februari 2021 | 08:14

Guru Besar Atomi University Jepang: Indonesia Salah Satu Benteng Demokrasi Di Asia Tenggara, Sayangnya Mundur

Senin, 22 Februari 2021 | 20:17

Sudah Di Meja Jokowi, Jaksa Agung ST Burhanuddin Dikabarkan Salah Satu Yang Bakal Dicopot

Sabtu, 20 Februari 2021 | 09:42

Jokowi Tidak Perlu Dihukum Dan Habib Rizieq Bisa Diangkat Jadi Duta Prokes

Jumat, 26 Februari 2021 | 10:38

Kemang Banjir, JK: Gubernur Yang Kasih Izin Mall Harus Tanggung Jawab

Jumat, 26 Februari 2021 | 15:39

Pindah Ibu Kota Tidak Sesuai Dengan Omongan Jokowi ‘Atasi Banjir Lebih Mudah Jika Jadi Presiden’

Senin, 22 Februari 2021 | 08:54

Jokowi Dikerubung Warga, Iwan Sumule: Rakyat Dihukum, Rakyat Diminta Maklum

Selasa, 23 Februari 2021 | 22:53

UPDATE

Polri Punya Aplikasi e-Dumas, Komisi III DPR Harap Masyarakat Tak Ragu Untuk Mengadu

Senin, 01 Maret 2021 | 16:24

Tanpa Campur Tangan Pemerintah, Maskapai Penerbangan Tak Bisa Berbuat Apa-apa

Senin, 01 Maret 2021 | 16:02

Keluarga Laskar FPI Yang Tewas Tantang Kapolda Dan Jajaran Mubahalah

Senin, 01 Maret 2021 | 15:59

LaNyalla: Penataan Hutan Harus Sentuh Kesejahteraan Masyarakat

Senin, 01 Maret 2021 | 15:56

Sidak Pelayanan Satu Atap, Wakil Walikota Bandarlampung Mengaku Puas

Senin, 01 Maret 2021 | 15:49

Wayan Koster Klaim Warga Bali Sambut Baik Perpres Investasi Minol

Senin, 01 Maret 2021 | 15:48

Tunangan Khashoggi Desak AS Beri Hukuman Pada Putra Mahkota MBS Yang Terlibat Pembunuhan

Senin, 01 Maret 2021 | 15:45

Akuntabilitas Dan Elektabilitas PDIP Bakal Tergerus Dengan Sederet Kader Berurusan Di KPK

Senin, 01 Maret 2021 | 15:44

Brigjen Prasetijo Utomo Tak Ngaku Menerima Suap Djoko Tjandra

Senin, 01 Maret 2021 | 15:39

Cerita Pengalaman Naik Kereta Listrik Yogya-Solo Bareng Presiden, Ganjar Ngaku Diledek

Senin, 01 Maret 2021 | 15:31

Selengkapnya