Apresiasi Bareskrim Tangani Kematian 6 Laskar FPI, FOKSI: Polri Tidak Boleh Tebang Pilih

Kerja penegakan hukum Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dalam menangani kasus kematian enam laskar Front Pembela Islam (FPI) mendapat apresiasi.

Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Santri Indonesia (FOKSI) Muhammad Natsir Sahib mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri yang transparan dalam melakukan investigasi terkait meninggalnya enam laskar khusus FPI.

Menurut Natsir, Kabareskrim Listyo Sigit Prabowo telah melakukan langkah cepat dengan menyampaikan kepada publik bahwa kepolisian akan transparan dan terbuka dengan adanya fakta-fakta baru terkait kematian enam laskar FPI.

Keterbukaan Kabareskrim, dikatakan Natsir, menunjukkan Polri tetap menjalankan fungsinya sebagai alat keamanan dan pelayan masyarakat.

Publik juga akan melihat aparat kepolisian benar-benar dapat berdiri di atas semua golongan.

"Pernyataan Kabareskrim bahwa pengusutan kasus akan transparan sangat penting dan harus didukung penuh sehingga dapat menjawab berbagai tuduhan kepada institusi kepolisian yang saat ini beredar di tengah masyarakat," ungkap Cak Natsir, Rabu (23/12).

Terkait kegaduhan yang terjadi belakangan ini, Natsir mengimbau seluruh elite politik dan masyarakat bersama-sama mengawal proses penyelidikan yang saat ini dilakukan Bareksrim Polri.

"Kami juga meminta pimpinan Polri untuk menindak tegas oknum anggota kepolisian jika ada yang terbukti melanggar SOP saat menjalankan tugas," tegasnya.

Natsir juga mengingatkan pada seluruh organisasi masyarakat agar mematuhi segala peraturan undang undang yang berlaku di Indonesia.

"Tidak ada satupun orang dan ormas yang kebal hukum. Kami meminta Polri untuk tidak tebang pilih dan harus selalu menegakkan hukum jika ada orang atau kelompok yang membuat keonaran," pungkasnya.

Sejak 10 Desember lalu Kabareskri Komjen Listyo Sigit Prabowo mengambil alih kasus kematian 6 laskar FPI. Salah satu alasannya adalah karena tempat kejadian perkara berada di Karawang Barat, Jawa Barat.

Selain itu, pengambil alihan itu untuk menjaga objektivitas dan profesionalitas dalam penyelidikan kasus yang melibatkan beberapa laskar FPI dan petugas Kepolisian.