Berita

Pekerja migran Thailand/Net

Dunia

Angka Kematian Pekerja Migran Thailand Di Korea Selatan Tinggi, PBB Prihatin

RABU, 23 DESEMBER 2020 | 11:49 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Sebuah laporan yang dirilis oleh Thomson Reuters Foundation mengungkap terjadinya kematian pada ratusan pekerja migran ilegal dari Thailand di Korea Selatan.

Mengutip kebebasan informasi (FOI) Kedutaan Besar Thailand di Seoul, laporan itu menyebut setidaknya 522 warga Thailand telah meninggal di Korea Selatan sejak 2015, sebanyak 84 persen di antaranya tidak berdokumen.

Empat dari 10 kematian yang dicatat terjadi akibat penyebab yang tidak diketahui sementara yang lainnya terkait kesehatan, kecelakaan dan bunuh diri.


Jumlah kematian pekerja migran sendiri mencapai rekor tertinggi tahunan pada tahun ini, yaitu 122 orang hingga pertengahan Desember.

"(Data) mengkhawatirkan dan membutuhkan perhatian dan penyelidikan," kata seorang spesialis migrasi tenaga kerja di Organisasi Buruh Internasional PBB (ILO), Nilim Baruah, seperti dimuat Malay Mail.

"Pekerja migran tidak berdokumen paling sedikit terlindungi dan kesehatan serta keselamatan mereka menjadi perhatian," tambahnya.

Seorang pejabat Thailand mengungkap, puluhan ribu migran ilegal di Korea Selatan bekerja secara berlebihan. Mereka juga tidak dapat mengakses layanan kesehatan dan tidak mungkin melaporkan eksploitasi karena takut dideportasi.

Selain itu, data terkait kematian migran juga tidak dipublikasikan oleh pemerintah sehingga hanya sedikit perhatian terhadap isu tersebut.

Organisasi Internasional PBB untuk Migrasi (IOM) menyatakan keprihatinannya tentang data yang ditemukan oleh Thomson Reuters Foundation dan sedang memantau situasi.

Sejauh ini Kementerian Ketenagakerjaan Korea Selatan dan Kedutaan Korea Selatan di Bangkok belum memberikan komentar.

Data dari Kementerian Luar Negeri menunjukkan, setidaknya 460 ribu orang Thailand bekerja di luar negeri, secara legal dan ilegal. Korea Selatan adalah tujuan utama bagi sekitar 185 ribu migran Thailand.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya