Berita

Hersubeno Arief/Repro

Hersu Corner

Silakan Tangkap Anak Pak Lurah?

SENIN, 21 DESEMBER 2020 | 22:07 WIB | OLEH: HERSUBENO ARIEF

DI media sosial saat ini tengah berlangsung pertempuran seru. Perang kata (TwitWar), perang tagar antara penentang dan pendukung Presiden Jokowi.

Di Twitter sejak kemarin sudah bergema tagar #TangkapAnakPakLurah.  

Tagar itu wora wiri di lini masa, menjadi trending topic. Paling banyak cuit, di-mention, dan diretweet.


#TangkapAnakPakLurah dipicu laporan utama majalah Tempo pekan ini. Judulnya: Korupsi Bansos Kubu Banteng.

Dalam artikel Tempo disebutkan, jatah pembuatan goodie bag alias kantong kemasan untuk paket Bansos milik “Anak Pak Lurah.”

Frasa Anak Pak Lurah ini mengacu pada Gibran, putra Jokowi yang baru saja memenangkan Pilkada Solo.

Perusahaan tekstil raksasa PT Sritex mendapat jatah pembuatan 1,9 juta kantong kemasan, berkat rekomendasi “Anak Pak Lurah.”

PDF, screenshot majalah Tempo menyebar dengan cepat di media sosial. Media-media online juga ikut rame-rame memberitakannya.

Gabungan pemberitaan Tempo, pemberitaan media online yang massif dan tagar #TangkapAnakPakLurah ini, rupanya membuat gerah kubu pendukung Presiden Jokowi.

Sejak Senin pagi (21/12) tagar #TempoMediaASU mulai bergema. Masuk dalam trending topic Indonesia, namun belum bisa mengalahkan #TangkapAnakPakLurah.

Riuh rendahnya pemberitaan dan tagar Anak Pak Lurah ini juga membuat Gibran gerah. Dia menantang agar KPK segera menangkapnya. "Silakan tangkap kalau ada bukti," tantangnya.

Melihat pilihan kosa kata ASX, kita sesungguhnya sudah bisa menduga siapa yang bermain di belakang tagar ini.

Kosa kata itu khas gaya Jawa Tengahan, khususnya Kota Solo. Kata itu adalah sebuah makian. Menunjukkan betapa kesal dan marahnya mereka kepada majalah Tempo.

Masih ingat saat rame-rame jelang Pilpres 2019 lalu?

Bupati Boyolali Seno Samudro memaki Capres Prabowo ASX.

Gara-garanya, hanya karena Prabowo mengucapkan guyonan “Tampang Boyolali.”

Sebuah makian yang sangat tidak pantas terhadap seorang capres. Apalagi sekarang malah jadi Menhan.

Mosok seorang Menhan, pembantu Jokowi dimaki ASX.

Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto mencoba menetralisir.

Menurut Bambang, makian —pisuhan dalam bahasa Jawa— itu merupakan kultur anak-anak wilayah Surakarta. Itu menunjukkan sikap yang egaliter.

Anak milenial di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Jawa Timuran, apalagi luar Jawa, tidak akan menggunakan kosa kata itu.

Di Bandung ada padanannya dengan obyek yang sama. Yakni Anjixx.
 
Wajar bila mereka sangat marah dan kesal. Tempo Group dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menelanjangi Juliari dan PDIP, tapi juga menyerang “Anak Pak Lurah.”

Sebelumnya, Tempo juga memaparkan data dan fakta yang berbeda seputar tewasnya 6 orang laskar FPI di KM 50.

Siapa yang bermain?

Siapa yang bermain di belakang #TangkapAnakPakLurah dan siapa di belakang #TempoMediaAsu, petanya akan jelas setelah nanti big data-nya dibaca.

Satu hal yang jelas, menjadi media yang merdeka dan independen di negeri ini makin berat.

Kalau cuma sekadar di-bully dan dimaki dengan #MediaASU siy kadarnya biasa.

Situs tempo.co beberapa waktu lalu sempat diretas. Tampilan wajah situsnya diubah (deface).

Beberapa channel YouTube yang dianggap kritis dan berada dalam kubu oposisi, diblokir dan tidak bisa ditonton di Indonesia.

Channel Front TV milik FPI menghilang dari beranda YouTube. Hanya bisa disaksikan menggunakan VPN atau dari luar negeri.
 
Channel milik saya Hersubeno Point juga diblokir. Untungnya mereka yang sudah subscribe, masih tetap bisa menyaksikan dan mendapat notifikasi. Tak perlu menggunakan VPN.

Tanda-tanda kematian demokrasi di Indonesia ada di ambang mata.

Orang sudah semakin takut menyatakan pendapat. Urusannya panjang dan bisa berakhir di bui.

Kebebasan menyuarakan pendapat sesungguhnya dijamin konstitusi.  

Media yang independen, bukan mengabdi pada kekuasaan, merupakan indikator sehatnya demokrasi sebuah negara.

Media juga disebut sebagai pilar keempat demokrasi.

Pendiri Harian Kompas PK Ojong pernah mewanti-wanti.

Tugas pers bukanlah untuk menjilat penguasa, tetapi mengkritik orang yang sedang berkuasa!

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Hubungan Industrial Harmonis Fondasi Penting Tingkatkan Kinerja Pelindo

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:45

Kemhan Renovasi Sekretariat LVRI dan Bedah Rumah Veteran di 19 Provinsi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:22

Seribu Lebih Ponpes Kini Bisa Kelola Dapur MBG

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:45

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Polisi Tangkap Dua Orang Penghasut di Medsos terkait Pernyataan Prabowo soal Nuklir Iran

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:08

Pengusaha Nasional Didorong jadi Pilar Kedaulatan Ekonomi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:55

IDCPC sebagai Instrumen Soft Power Diplomacy China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:35

Rencana Purbaya Kuasai Saham Whoosh Sudah Sampai ke Pemerintah China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:15

BGN Bidik Percepatan Pembangunan SPPG di Wilayah 3T

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:54

Perbankan Harus Beri Karpet Merah UMKM agar Naik Kelas

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:28

Selengkapnya