Berita

Managing director Political Economy and Policies Studies Anthony Budyawan/Ist

Politik

Pangkas Anggaran Kementerian, Prabowo Lebih Peduli Rakyat Kecil

SELASA, 11 FEBRUARI 2025 | 09:30 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kebijakan Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran untuk kementerian dan lembaga diapresiasi.

Karena Prabowo dianggap lebih mengutamakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan subsidi tepat sasaran lainnya.

Tercatat, jumlah anggaran yang dipotong mencapai Rp306,7 triliun. Riciannya anggaran kementerian dan lembaga yang dipotong Rp256,1 triliun. 


Selanjutnya dana transfer ke daerah dipotong Rp50,6 triliun. Belum lagi pos belanja perjalanan dinas dan alat tulis kantor (ATK) juga dipangkas signifikan.

Managing director Political Economy and Policies Studies Anthony Budiawan mengatakan, efiesiensi anggaran pemerintahan saat ini semata-mata untuk rakyat kecil.

"Ekonomi politik anggaran Presiden Prabowo nampaknya tidak berpihak pada sektor infrastruktur, tetapi lebih fokus dan menitikberatkan pada kelompok masyarakat miskin yang menjadi sasaran makan bergizi gratis," kata kata Anthony kepada RMOL, Selasa, 11 Februari 2025.

Meskipun begitu, Anthony menilai pemangkasan anggaran  kementerian dan lembaga itu tidak mengurangi total belanja negara.

"Pemotongan pos anggaran belanja ini tidak akan mengurangi total anggaran belanja negara yang sudah ditetapkan dalam APBN, yaitu sebesar Rp3.621,3 triliun," kata Anthony.

Anthony menuturkan, selama total belanja negara masih sama jumlahnya seperti yang dianggarkan, maka kebijakan pengalihan anggaran dari satu pos belanja ke pos belanja lainnya tidak akan berpengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi.

"Artinya kebijakan pengalihan pos anggaran ini bukan merupakan kebijakan fiskal kontraksi," sambungnya.

Pengalihan atau realokasi anggaran, kata Anthony, pada hakekatnya adalah kebijakan untuk melakukan redistribusi pendapatan, dengan menunjukkan keberpihakan anggaran kepada kelompok masyarakat tertentu, di atas kelompok masyarakat lainnya. 

"Ini adalah salah satu fungsi fiskal yang sangat penting. Redistribusi pendapatan," tutup Anthony.



Populer

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Polres Tangsel Diduga Gelapkan Barbuk Sabu 20 Kg

Minggu, 21 Desember 2025 | 02:07

Pemberhentian Ijeck Demi Amankan Bobby Nasution

Minggu, 21 Desember 2025 | 01:42

Indonesia, Negeri Dalam Nalar Korupsi

Minggu, 21 Desember 2025 | 01:05

GAMKI Dukung Toba Pulp Lestari Ditutup

Minggu, 21 Desember 2025 | 01:00

Bergelantungan Demi Listrik Nyala

Minggu, 21 Desember 2025 | 00:45

Komisi Percepatan Reformasi Polri Usul Polwan Dikasih Jabatan Strategis

Minggu, 21 Desember 2025 | 00:19

Putin Tak Serang Negara Lain Asal Rusia Dihormati

Minggu, 21 Desember 2025 | 00:05

Ditemani Kepala BIN, Presiden Prabowo Pastikan Percepatan Pemulihan Sumatera

Sabtu, 20 Desember 2025 | 23:38

Pemecatan Ijeck Pesanan Jokowi

Sabtu, 20 Desember 2025 | 23:21

Kartel, Babat Saja

Sabtu, 20 Desember 2025 | 23:03

Selengkapnya