Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri/Repro
Akhir tahun 2020 ini diharapkan tidak digunakan instansi pemerintah, baik Kementerian, Lembaga dan Organisasi Pemerintah Daerah (KLOP) sebagai ajang untuk menghabis-habiskan anggaran.
Pesan itu disampaikan Ketua KPK, Firli Bahuri dalam penandatanganan kerja sama penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan korupsi antara KPK dengan KLOP, BUMN, dan BUMD di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (21/12).
"Bulan Desember ini mudah-mudahan tidak ada cerita bahwa Desember itu ngabis-ngabisin anggaran. Mohon tidak ada cerita itu," ujar Firli Bahuri di hadapan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian, Menteri, Gubernur dan Dirut Perusahaan BUMN/BUMD.
Akhir tahun ini, pihaknya dan pemerintah telah dipadatkan dengan beragam agenda. Mulai dari gelaran Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember kemarin sekaligus peringatan Hari Antikorupsi Sedunia.
"KPK sebagai
leading sector membuat surat kepada kementerian lembaga, pemerintah daerah supaya melakukan kegiatan dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia. Itu tanggal 9 Desember," jelas Firli.
Masih kata Firli, pada 10 Desember merupakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) dan pada 20 Desember adalah Hari Ibu.
"Kenapa dengan Hari HAM, Hari Antikorupsi, Hari Ibu? Itu erat kaitannya dan memiliki andil besar dalam peradaban bangsa, andil besar dalam pemberantasan korupsi," ujarnya.
Perjanjian kerja sama ini meliputi penguatan aturan internal instansi mitra KPK berkenaan pengaduan, baik pengelolaan komitmen, penanganan pengaduan melalui aplikasi, koordinasi penanganan pengaduan, dan pertukaran data atau informasi.
Penandatanganan ini dilakukan dalam lima sesi. Sesi pertama yaitu, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agama (Kemenag), Irjen Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Irjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Irjen Kementerian Sosial (Kemensos), Plt Irjen Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dan Deputi Bidang PIPM KPK.
Sesi pertama disaksikan oleh, Menteri Sosial (Mensos) Ad Interim yang juga Menko PMK Muhadjir Effendy, Firli Bahuri, Sekjen Kemenag dan Sekjen Kemnaker.
Sesi kedua yaitu, Irjen Kementerian ESDM, Irjen PUPR, Irjen Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Irjen KLHK, dan Irjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan disaksikan Firli Bahuri, Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono, Wakil Menteri LHK Alue Dohong, dan Sekjen Kementerian ESDM.
Sesi ketiga yaitu, Irjen Kementerian Desa, Sekretaris Irjen Kementerian ATR, Sekretaris Kementerian Koperasi, dan Deputi Hukum Badan Pengelola Keuangan Haji dengan disaksikan Firli Bahuri, Menteri Koperasi Teten Masduki, Wakil Menteri ATR Surya Tjandra, dan anggota pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji.
Kemudian sesi keempat yaitu, Sekda Provinsi Jambi, Gubenur Lampung, Sekda Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Kepala BPKPD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), dan Dirut PT BPD Jambi dan disaksikan oleh Firli Bahuri, Gubernur Jambi Fachrori Umar, dan Gubernur Sulbar Sutarmidji.
Terkahir sesi kelima yaitu, Dirut PT PN II, dan Dirut PT Angkasa Pura II dengan disaksikan oleh Firli Bahuri dan Menteri BUMN Erick Thohir.
