Anggota Ombudsman RI, Alvin Lie/Repro
Konsistensi pemerintah pusat dalam penanganan pandemi Covid-19 dipertanyakan.
Menurut anggota Ombudsman RI, Alvin Lie, sejauh ini kebijakan pemerintah pusat dalam penanganan Covid-19 masih sering berseberangan dengan pemerintah daerah.
"Saya kira itu yang perlu saya pertanyakan, konsistensinya dan jangan cuma sampai akhir tahun ini. Pemerintah harus konsisten," ujar Alvin Lie dalam diskusi virtual bertajuk 'Mudik Natal dan Tahun Baru 2021 Di Masa Pandemi Covid-19' yang diselenggarakan Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Senin (21/12).
Ia menjelaskan, ketidakkonsistenan pemerintahan Jokowi dalam penanganan Covid-19 sangat terlihat bila disandingkan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Ketika Pemprov DKI menyatakan tarik rem darurat, pemerintah pusat teriak-teriak. Ketika sekarang dilonggarkan, pemerintah pusat juga teriak-teriak," kata Alvin.
Saat ini, Pemprov DKI telah memperpanjang PSBB transisi hingga 3 Januari 2021. Namun berbeda dengan Pemprov yang memilih memperpanjang pelonggaran PSBB, pemerintah pusat justru mengeluarkan kebijakan yang dilabeli pengetatan terukur.
Atas beragam kebijakan ini, Alvin Lie pun mempertanyakan dasar hukum masing-masing kebijakan yang telah dikeluarkan menjelang perayaan Natal dan tahun baru 2021 ini.
"Baru hari ini Pemerintah DKI juga menyatakan PSBB Transisi diperpanjang sampai tanggal 3 Januari. Saya mau tau aturan hukumnya apa?" tandasnya.
