Yusril Ihza Mahendra dan Afriansyah Noor/Net
Semenjak pengangkatan menteri sampai staf khusus, Presiden Joko Widodo sudah memberikan kursi kepada seluruh kader partai pendukung, kecuali Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Hanura.
Padahal pihak Istana melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo bakal mengakomodir PBB untuk menempati posisi di pemerintahan lima tahun ke depan.
Joko Widodo yang berpasangan dengan Maruf Amin didukung oleh sepuluh partai, baik yang kini mendapat suara di DPR maupun tidak.
Partai yang mendukung Joko Widodo-Maruf Amin antara lain, PDIP, Partai Golkar, PKB, Partai Nasdem, PPP, Partai Hanura, PBB, PSI, Perindo, serta PKPI.
Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan, penangkapan kedua menteri di Kabinet Indonesia Maju menjadi momentum untuk mengevaluasi kabinet.
Dia menambahkan, masih ada partai koalisi yang belum duduk di pemerintahan, salah satunya PBB.
"PBB kan ada sosok besar, Prof. Yusril Ihza Mahendra. Tapi tentu tidak relevan untuk menempatkan Bang Yusril di posisi Wamen (Wakil Menteri), apalagi dia sempat jadi Menteri Sekretaris Negara. Bisa dialihkan juga jabatan Wamen ke Bang Afriansyah Noor (Sekjen PBB)," kata Ujang Komarudin di Jakarta, Senin (21/12)
Dia mengatakan, kader partai Islam seperti PBB layak untuk menjadi tim kabinet karena disamping manfaat profesionalnya, juga untuk menjaga gawang dan mengawal isu-isu keumatan yang lemah di pemerintahan saat ini.
"PBB bisa menjadi kekuatan signifikan dan salah satu penentu arah kekuatan politik bangsa. PBB akan menjadi kekuatan politik Islam moderat yang mengedepankan nilai-nilai kejuangan dan kebangsaan,†ujarnya.
Menurut Ujang, ada kemungkinan reshuffle terjadi selain di dua pos kementerian yang menterinya tersangkut kasus korupsi.
Ujang menilai reshuffle juga dimungkinkan terjadi di pos kementerian lain yang dianggap tak optimal kinerjanya oleh Presiden Joko Widodo.
"Momentum awal tahun ini tepat, karena menteri baru bisa mulai bekerja di awal tahun dengan APBN tahun anggaran baru. Dengan demikian menteri bisa mengikuti perjalanan penggunaan anggaran di tahun anggaran berjalan," katanya.
