Berita

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik/Net

Politik

Singgung Peristiwa Penembakan Mei 2019, Komnas HAM: Sampai Sekarang Tanggung Jawab Polisi Mencari Pelakunya

SENIN, 21 DESEMBER 2020 | 00:23 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyinggung penanganan pihak Kepolisian dalam mengusut pelaku penembakan misterius pada peristiwa Mei 2019 setelah pelaksanaan Pilpres 2019.

Singgungan itu disampaikan oleh Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik saat menjadi narasumber di acara diskusi bertajuk "Polisi, FPI dan HAM".

Dalam penyampaiannya, Taufan membeberkan fakta-fakta beberapa kasus yang sudah diselidiki. Namun, tidak ada tindak lanjut dari aparat penegak hukum sesuai rekomendasi yang diberikan pihaknya.


Salah satunya adalah, peristiwa Mei 2019 yang menyebabkan 10 orang meninggal dunia. Sembilan orang meninggal akibat ditembak dengan peluru tajam, satunya lagi akibat tindak kekerasan.

"Jadi 10 orang yang meninggal, 9 di Jakarta 1 di Pontianak. Itu Mei setelah pemilihan presiden itu. Kalau kita mau jujur, ada beberapa hal disitu, pertama kekerasan dari polisi, kalau pembunuhannya fakta-fakta yang kami temukan memang ada penembak misterius, yang itu gak ketemu sampai sekarang," kata Taufan, Minggu (20/12).

"Itu tentu menjadi tanggung jawab polisi untuk mencari siapa pelakunya, itu kan rekomendasi Komnas HAM," imbuhnya menekankan.

Namun, dikatakan Taufan, Komnas HAM tidak berani secara tegas menyatakan bahwa pelakunya adalah Polisi karena tidak menggunakan seragam saat kejadian.

"Dan sangat ahli, karena mampu menghindari rekaman dari CCTV sekitarnya. Yang lain-lain enggak, jadi misalnya yang rusak mobil polisi, ngambil senjata itu terekam wajahnya, sehingga dengan teknologi ketauan. Tetapi yang penembak Harun misalnya itu terekam tapi itu dari belakang, tidak terlihat mukanya," jelasnya.

Selain itu kata Taufan, pada peristiwa Mei 2019 juga terdapat pelanggaran SOP karena adanya penembakan dengan menggunakan peluru karet, kekerasan dan lainnya.

"Itu kita kategorikan juga sebagai pelanggaran HAM, 5 kasus yang paling faktual kemudian mengalami hukuman disiplin dari internal polisi. Yang ribut kemudian beberapa NJO kenapa hukumannya internal bukan hukuman pidana. Itu sejarahnya," terang Taufan.

Tak hanya itu, Taufan pun mengungkapkan adanya pengorganisasian terhadap anak muda dalam beberapa aksi demonstrasi.

"Itu harus diakui jujur. Kami menemui fakta-fakta, anak-anak remaja misalnya itu pun ikut berdemonstrasi dan terlibat dalam tawuran. Sehingga beberapa diantara mereka itu terkena peluru karet dibawa ke rumah sakit," demikian Taufan.

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

UPDATE

Prabowonomics dalam Desain APBN 2027

Kamis, 20 Agustus 2026 | 04:17

BRI KKB National Expo 2026 Hadir di 131 Lokasi dan Torehkan Rekor MURI

Kamis, 20 Agustus 2026 | 03:48

Sikap Amien Rais Makin Plinplan dan Mirip Sengkuni

Kamis, 20 Agustus 2026 | 03:14

PBB Dorong PT Timah Serap Hasil Timah Masyarakat Bangka Belitung

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02:45

Truk Karnaval Kementerian PU Hadirkan Pesan Gotong Royong dan Kerja Nyata

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02:16

Pernyataan Agus Burate soal 5 WN China di Tambang Emas Dibantah Keluarga

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:42

Jalan Harmoni, Potret Toleransi di Jantung George Town

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:37

Sindikat Meterai Palsu yang Bikin Negara Boncos Rp1 Triliun Dibongkar Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:21

Komisi V DPR Usul Kapal Penumpang dan Pengangkut Barang Dipisah

Kamis, 20 Agustus 2026 | 00:59

Jampidsus Diminta Terbitkan Sprindik Baru Kasus Jiwasraya dan Asabri

Kamis, 20 Agustus 2026 | 00:35

Selengkapnya