Berita

Faisal Basri/Net

Nusantara

Apresiasi Keputusan Berharga Jokowi, Tapi Faisal Basri Pertanyakan Perburuan Rente Dan Eksploitasi SDA Di Sulawesi

SABTU, 19 DESEMBER 2020 | 20:24 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri kembali berkomentar tentang keputusan atau kebijakan Presiden Joko Widodo.

Meski tidak secara ekspilist menyebut bentuk keputusan Jokowi, Faisal mengatakan itu sebagai bentuk kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia.

"Bapak Presiden, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya telah membuat keputusan berdasarkan 'suara' science dan maslahat terbesar untuk Bangsa," ujar Faisal dalam akun Twitternya, @FaisalBasri, yang diposting Rabu (16/12).


Kendati begitu, Faisal menilai apa yang diputuskan Jokowi baru-baru ini memiliki nilai yang berharga untuk dirinya sendiri (value creation/menciptakan nilai).

Justru, hal lainnya yang bersifat mengekstraksi nilai (value extraction), seperti perburuan rente belum diambil keputusanya oleh Jokowi.

"Bapak telah memilih value creation, bukan value extraction alias perburuan rente," cuit Faisal.

Oleh karena itu, Faisal meminta Jokowi untuk menyelesaikan perburuan rente yang masih terjadi di Tanah Air.

Dalam konteks ini, dia menyebutkan satu contoh riil dari perburuan rente di sektor pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi di dua provinsi di Kepulauan Sulawesi.

"Bapak Presiden, jika boleh titip satu lagi, tertibkan segera praktik value extraction kasat mata yang rugikan negara puluhan bahkan bisa ratusan triliun," tuturnya.

"Yaitu, pengurasan kekyaan alam tak terperikan dari usaha smelter nikel di Sultra (Sulawesi Tenggara) dan Sulteng (Sulawesi Tengah). Pengusaha asing menguras sampai kerak-keraknya," demikian Faisal Basri.

Cuitan Faisal Basri ini, berdasarkan tanggal diposting, bertepatan dengan waktu Presiden Joko Widodo melakukan jumpa pers untuk mengumumkan keputusannya menggratiskan vaksin Covid-19.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Tak Pelihara Buzzer, Prabowo Layak Terus Didukung

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:14

Stasiun Cirebon Dipadati Penumpang Arus Balik Nataru

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:00

SBY Pertimbangkan Langkah Hukum, Mega Tak Suka Main Belakang

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:34

Pilkada Lewat DPRD Cermin Ketakutan terhadap Suara Rakyat

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:26

Jika Mau Kejaksaan Sangat Gampang Ciduk Silfester

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:01

Pilkada Lewat DPRD Sudah Pasti Ditolak

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:37

Resolusi 2026 Rismon Sianipar: Makzulkan Gibran Wapres Terburuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:13

Kata Golkar Soal Pertemuan Bahlil, Dasco, Zuhas dan Cak Imin

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:10

Penumpang TransJakarta Minta Pelaku Pelecehan Seksual Ditindak Tegas

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:38

Bulgaria Resmi Gunakan Euro, Tinggalkan Lev

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:21

Selengkapnya