Bukan Terminal Politik Parpol, Jokowi Harus Mandiri Dalam Memilih Menterinya

Presiden Joko Widodo disarankan tidak usah terbebani tentang bagi-bagi jatah menteri yang dulu dis sata ditanya terkait menguatnya rencana erombakan kavepakati bersama petinggi partai koalisi pendukung saatPeimilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu.

Demikian pendapat pengamat politik  Universitas Nasional, Andi Yusran saatt ditanya menguatnya isu perombakan kabinet, Sabtu (19/12).

Menurut Andi, sudah saatnya Jokowi mandiri dan independen dalam menentukan siapa sosok yang tepat menjadi pembantunya menjalankan pemerintahan di periode kedua.

Andi menilai, kemandirian Jokowi penting untuk membangun tradisi baru bahwa kabinet bukanlah terminal bagi para kader parpol penudkung presidne yang menang.

"Saatnya Jokowi mandiri menetapkan pembantunya, ini penting untuk membangun tradisi baru kedepannya bahwa kabinet bukan ‘terminal politik dari parpol’," demikian pendapat politik Andi yusran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (19/12).

Selain itu, dalam analisa Andi, kemandirian Jokowi dalam merumuskan formasi kabinetnya akan memperkuat sistem presidensial yang telah disepakati menjadi sistem pemerintahan Indonesia.

"Dimana seharusnya Presiden mandiri dalam membangun kabinetnya," demikian kata Andi.

Isu perombakan kabinet Indonesia Maju kembali menguta usai tertangkapnya Menteri KKP Edhy Prabowo dan Mensos Juliari oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu, desakan perombakan kabinet didasari oleh kerja pemerintahan Jokowi pada periode kedua sudah berjalan selama satu tahun.