PKS: Vaksin Gratis Melibatkan Jutaan Rakyat, Mekanisme Distribusi Harus Jelas

JUMAT, 18 DESEMBER 2020 | 09:15 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejak awal telah menyuarakan soal vaksin Covid-19 harus gratis untuk masyarakat. Karena itu, ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menggratiskan, maka tugas selanjutnya adalah memastikan pendistribusian vaksin tepat sasaran.

Begitu kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Jumat (18/12).

"PKS sudah lama bersuara agar vaksin gratis untuk semua atau untuk mayoritas rakyat. Perlu dijelaskan mekanisme distribusi dan aturannya. Ini melibatkan ratusan juta warga," kata Mardani.

Menurut dia, penjelasan soal mekanisme pendistribusian vaksin hingga aturan mainnya seperti apa. Sebab, hal ini menyangkut nasib kesehatan ratusan juta warga negara Indonesia.

"Tanpa kejelasan aturan dan mekanisme, maka the evil is in the detail. Bisa berantakan dan tidak tepat sasaran," tegas Mardani.

Lebih lanjut, anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS ini pun meminta semua pihak untuk turut mengawasi secara bersama anggaran hingga pelaksanaan distribusi vaksin Covid-19 ini. Sebab, sangat terbuka peluang korupsi jika prosesnya tidak transparan.

"Perlu diawasi anggaran dan pelaksanaannya karena peluang korupsi tetap terbuka," pungkasnya.

Berita

Politik

PKS: Vaksin Gratis Melibatkan Jutaan Rakyat, Mekanisme Distribusi Harus Jelas

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Bayang-Bayang LDII

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN