Berita

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera/Net

Politik

PKS: Vaksin Gratis Melibatkan Jutaan Rakyat, Mekanisme Distribusi Harus Jelas

JUMAT, 18 DESEMBER 2020 | 09:15 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejak awal telah menyuarakan soal vaksin Covid-19 harus gratis untuk masyarakat. Karena itu, ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menggratiskan, maka tugas selanjutnya adalah memastikan pendistribusian vaksin tepat sasaran.

Begitu kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Jumat (18/12).

"PKS sudah lama bersuara agar vaksin gratis untuk semua atau untuk mayoritas rakyat. Perlu dijelaskan mekanisme distribusi dan aturannya. Ini melibatkan ratusan juta warga," kata Mardani.


Menurut dia, penjelasan soal mekanisme pendistribusian vaksin hingga aturan mainnya seperti apa. Sebab, hal ini menyangkut nasib kesehatan ratusan juta warga negara Indonesia.

"Tanpa kejelasan aturan dan mekanisme, maka the evil is in the detail. Bisa berantakan dan tidak tepat sasaran," tegas Mardani.

Lebih lanjut, anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS ini pun meminta semua pihak untuk turut mengawasi secara bersama anggaran hingga pelaksanaan distribusi vaksin Covid-19 ini. Sebab, sangat terbuka peluang korupsi jika prosesnya tidak transparan.

"Perlu diawasi anggaran dan pelaksanaannya karena peluang korupsi tetap terbuka," pungkasnya. 

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya