Berita

Ilustrasi

Politik

Akumindo Sambut Baik Rencana Sinergi BRI, PNM Dan Pegadaian Untuk Permudah Pembiayaan UMKM

KAMIS, 17 DESEMBER 2020 | 14:22 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana mensinergikan platform PT Pegadaian (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, dan PT BRI (Persero).

Ketiganya fokus untuk pembiayaan usaha ultra mikro (UMi) serta UMKM untuk mendorong pengembangan pengusaha kecil di Indonesia, sinergi ini diyakini membuat pembiayaan untuk UMi dan UMKM akan lebih terjangkau nantinya.

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Muhammad Ikhsan Ingratubun, menyambut baik terobosan Erick Thohir yang memperhatikan sektor UMKM untuk terus berkembang.


“Kita menyambut baik, menjadi satu pintu untuk pembiayaan UMKM, karena ke depan ini memang yang dibutuhkan adalah pembiayaan yang sifatnya menalangi dahulu,” kata Ikhsan dalam keterangannya, Kamis (17/12).

Menurut Ikhsan, dampak penggabungan lembaga itu tentu positif bagi UMKM yang membutuhkan modal untuk pengembangan usaha, khususnya bagi pelaku usaha yang selama ini belum mendapat akses pembiayaan dari perbankan.

“PNM jadi kaya bank, terus Pegadaian juga seperti bank, malah melebihi bank kan, kalau dia disatukan berarti kan ada lembaga pembiayaan yang kira-kira yang non bank, kira-kira lembaga keuangan non bank yang mampu membiayai UMKM secara lincah,” jelasnya.

Ikhsan menambahkan, bantuan pembiayaan ini dapat menaikan kelas dari pengusaha kecil ke menengah, namun ia meminta syarat-syarat untuk dapat mengakses modal agar tidak dipersulit.

“Maka akses dipermudah, karena dia kan lembaga keuangan non bank, jadi harusnya lebih mudah seperti yang dilakukan PNM dengan program mekarnya, tidak ada ubahnya dengan koperasi berkelompok tapi diberikan peluang, jadi tidak bertele-tele syaratnya,” ungkapnya.

Selain itu, Ikhsan berharap meskipun bantuan pembiayaan nantinya dibatasi, asalkan proses pengajuan kredit tersebut berjalan cepat dan bila perlu tanpa menggunakan agunan atau jaminan tidak akan menjadi masalah.

“Kalau misalnya dibatasi, berapa pembiayaannya tidak apa-apa, asal dia dengan cepat, bila perlu tanpa menggunakan agunan, kalau sekarang kan menggunakan agunan," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya