Pihak kejaksaan akan mengajukan kasasi atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, yang pada Selasa lalu (15/12) memvonis bebas mantan juru ukur tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Paryoto.
Penegasan itu sebagaimana disampaikan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Ahmad Fuady kepada wartawan, Rabu (16/12).
“Kita tentu ada upaya hukum lanjutan. Kalau (vonis) bebas kita langsung kasasi,†ujarnya.
Ahmad Fuady mengurai bahwa langkah ini bukan berarti pihaknya tidak menghormati vonis yang diberikan hakim. Kejaksaan memastikan akan mempelajari lagi salinan putusan dan akan segera melakukan upaya hukum.
Sedangkan untuk terdakwa Ahmad Djufri yang disidang dalam berkas terpisah, masih beragendakan pemeriksaan saksi. Fuady juga menegaskan berkas satu tersangka atas nama Benny Simon Tabalujan belum diterimanya.
Kasus ini sendiri merupakan limpahan dari Kejaksaan Tinggi DKI. Kasus mulanya ditangani Polda Metro Jaya dan langsung dikirim ke Kejati.
“Lalu dilimpahkan ke kita (Kejari Jakarta Timur) jadi kita belum tahu sampai di mana berkas yang satu lagi. Masih di penyidik (polisi) dan belum dilimpahkan karena belum dieksekusi,†ujarnya.
Jika nantinya Benny Tabalujan sudah diamankan Polisi, maka pelimpahan berkas pasti terpisah.
“Kita menerima pelimpahan perkara saja nanti dari Kejaksaan Tinggi DKI,†tuturnya.
Benny Tabalujan disangkakan pidana pemalsuan surat akta autentik diancam pidana menurut ketentuan pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun saat ini Benny berada di Australia.
Kasus ini sendiri bermula ketika pelapor Abdul Halim hendak melakukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di BPN Jakarta Timur. Saat itu, Abdul Halim terkejut karena pihak BPN mengatakan ada 38 sertifikat diatas tanah milik, Abdul Halim dengan nama PT. Salve Veritate yang diketahui milik Benny Simon Tabalujan dan rekannya, Achmad Djufri.
Polda Metro Jaya telah menetapkan Benny Simon Tabalujan sebagai tersangka. Benny juga sudah menjadi DPO karena mangkir terus dari panggilan penyidik.
Sementara kuasa hukum Benny, Haris Azhar menjelaskan bahwa kliennya belum bisa pulang ke tanah air karena Australia melarang warga bepergian keluar.
