Berita

Menko Polhukam Mahfud MD/Net

Politik

Nasdem Sarankan Mahfud MD Bicara Ke Kepala Daerah Yang Terjadi Kerumuman Pasca Kepulangan HRS

RABU, 16 DESEMBER 2020 | 19:06 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Menko Polhukam Mahfud MD diminta untuk mengumpulkan semua kepala daerah yang di daerahnya terjadi kerumunan pasca penjemputan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dan berbuntut panjang.

Demikian disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Saan Mustopa saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Rabu (16/12).

"Menurut saya lebih baik minta diselesaikan secepatnya saja, Menko Polhukam berbicara dengan gubernur-gubernur yang memang daerahnya ketiban masalah kerumunan," ujar Saan Mustopa.


Menurut Saan, apabila Mahfud mengumpulkan para kepala daerah diyakini bisa menghindari polemik berkepanjangan yang tidak produktif terhadap upaya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia

"Daripada berpolemik dan tidak produktif. Ya menurut saya klarifikasi dan mediasi sama-sama menjaga situasi ditengah covid energi kita," tuturnya.

"Pak Menko Polhukam harus klarifikasi juga terkait itu semua. Karena kepala daerah menafsirkan beda-beda," demikian Saan Mustopa.

Pernyataan Saan merespon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang meminta Menko Polhukam Mahfud MD untuk bertanggungjawab atas kekisruhan kerumunan setelah Habib Rizieq pulang ke Indonesia.

Pasalnya, Ridwan Kamil menilai kekisruhan yang terjadi dimulai sejak adanya statement Mahfud yang membolehkan penjemputan HRS.

"Izinkan saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini. Pertama, menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud, di mana penjemputan HRS ini diizinkan," ujar Ridwan Kamil setelah menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat, Rabu (16/12).

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya