Ini Langkah-langkah Jokowi Mencegah Korupsi Di Pemerintahan

Upaya pemerintah mencegah tindak pidana korupsi di lingkaran aparat negara dibeberkan Presiden Joko Widodo.

Kepala Negara mengungkapkan, pemerintah tengah membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini menurutnya menjadi kunci utama langkah pencegahan.

"Upaya pemerintah melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor pelayanan publik merupakan upaya penting memperkecil peluang terjadinya korupsi," ujar Jokowi dalam acara Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia) Tahun 2020 yang digelar virtual dan disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (16/12).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan, semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan menyederhanakan proses kerja pelayanan kepada masyarakat guna meminimalisir peluang korupsi.

Terdapat sektor-sektor yang menjadi fokus Jokowi untuk bisa dilakukan perbaikan sistem. Caranya adalah dengan melakukan reformasi struktural secara besar-besaran, memangkas regulasi yang tumpang tindih dan mekanisme serta prosedur yang rumit, serta pemanfaatan teknologi digital.

"(Hal-hal) yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, yang mempengaruhi sektor berusaha, terutama pada UMKM yang menjadi perhatian utama pemerintah," tuturnya.

Meski begitu, Jokowi menyatakan pembenahan sistem di pemerintah memerlukan dukungan pengawasan yang efektif, baik dari pengawas internal di institusi pemerintah maupun pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintahan.

"Dan juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah. Dan profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan pencegahan," ungkap Jokowi.

"Namun, orientasi dan mind set dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi," sambungnya.