Berita

Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay/Net

Politik

Saleh Daulay Ingin Kuota Vaksin Dibalik, 70 Persen Gratis Dan 30 Persen Mandiri

RABU, 16 DESEMBER 2020 | 11:57 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemerintah diminta untuk tegas dalam hal vaksinasi virus corona. Diharapkan vaksinasi bisa dilakukan secara gratis kepada semua masyarakat.

Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay menjelaskan bahwa harapan ini pernah disampaikan dalam sebuah sidang dengan pemerintah.

Namun demikian, jika memang tidak bisa semua digratiskan, maka Saleh Daulay menyarankan agar kuota vaksinasi yang disiapkan pemerintah dibalik.


Di mana saat ini pemerintah menyiapkan kuota vaksinasi gratis sebanyak 30 persen atau setara untuk sekitar 32 juta penduduk. Sedang vaksin mandiri sebesar 70 persen atau sekitar 75 juta warga.

“Kalau pun misalnya tidak digratiskan, kita berharap bahwa vaksin itu nanti dibalik 30 dan 70. 70 untuk yang gratis dan kemudian 30 untuk yang mandiri. Kalau itu masih masuk lah,” katanya kepada wartawan, Rabu (16/12).

Saleh menjelaskan bahwa saat ini banyak di antara masyarakat yang menolak vaksinasi. Artinya, jika vaksin harus berbayar, maka dikhawatirkan akan semakin banyak yang enggan vaksinasi.

“Bayangkan saja satu vaksin itu nanti harganya Rp 200 ribu, kan dua kali suntik, berarti satu orang bayarnya Rp 400 ribu. Kalau Rp 400 ribu, misal dalam satu keluarga ada 5 orang, berarti menjadi Rp2 juta. Jadi Rp2 juta itu kan besar, itu belum tentu sanggup masyarakat,” paparnya.

Selain itu, politisi PAN tersebut juga menukil pendapat pakar epidemiologi yang menyebut bahwa vaksinasi akan berhasil jika 70 persen dari total populasi sudah divaksin.

“Kalau nggak sampai 70 persen itu dia tidak akan berhasil,” jelasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya