Berita

Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay/Net

Politik

Saleh Daulay Ingin Kuota Vaksin Dibalik, 70 Persen Gratis Dan 30 Persen Mandiri

RABU, 16 DESEMBER 2020 | 11:57 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemerintah diminta untuk tegas dalam hal vaksinasi virus corona. Diharapkan vaksinasi bisa dilakukan secara gratis kepada semua masyarakat.

Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay menjelaskan bahwa harapan ini pernah disampaikan dalam sebuah sidang dengan pemerintah.

Namun demikian, jika memang tidak bisa semua digratiskan, maka Saleh Daulay menyarankan agar kuota vaksinasi yang disiapkan pemerintah dibalik.


Di mana saat ini pemerintah menyiapkan kuota vaksinasi gratis sebanyak 30 persen atau setara untuk sekitar 32 juta penduduk. Sedang vaksin mandiri sebesar 70 persen atau sekitar 75 juta warga.

“Kalau pun misalnya tidak digratiskan, kita berharap bahwa vaksin itu nanti dibalik 30 dan 70. 70 untuk yang gratis dan kemudian 30 untuk yang mandiri. Kalau itu masih masuk lah,” katanya kepada wartawan, Rabu (16/12).

Saleh menjelaskan bahwa saat ini banyak di antara masyarakat yang menolak vaksinasi. Artinya, jika vaksin harus berbayar, maka dikhawatirkan akan semakin banyak yang enggan vaksinasi.

“Bayangkan saja satu vaksin itu nanti harganya Rp 200 ribu, kan dua kali suntik, berarti satu orang bayarnya Rp 400 ribu. Kalau Rp 400 ribu, misal dalam satu keluarga ada 5 orang, berarti menjadi Rp2 juta. Jadi Rp2 juta itu kan besar, itu belum tentu sanggup masyarakat,” paparnya.

Selain itu, politisi PAN tersebut juga menukil pendapat pakar epidemiologi yang menyebut bahwa vaksinasi akan berhasil jika 70 persen dari total populasi sudah divaksin.

“Kalau nggak sampai 70 persen itu dia tidak akan berhasil,” jelasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya