Berita

Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay/Net

Politik

Saleh Daulay Ingin Kuota Vaksin Dibalik, 70 Persen Gratis Dan 30 Persen Mandiri

RABU, 16 DESEMBER 2020 | 11:57 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemerintah diminta untuk tegas dalam hal vaksinasi virus corona. Diharapkan vaksinasi bisa dilakukan secara gratis kepada semua masyarakat.

Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay menjelaskan bahwa harapan ini pernah disampaikan dalam sebuah sidang dengan pemerintah.

Namun demikian, jika memang tidak bisa semua digratiskan, maka Saleh Daulay menyarankan agar kuota vaksinasi yang disiapkan pemerintah dibalik.


Di mana saat ini pemerintah menyiapkan kuota vaksinasi gratis sebanyak 30 persen atau setara untuk sekitar 32 juta penduduk. Sedang vaksin mandiri sebesar 70 persen atau sekitar 75 juta warga.

“Kalau pun misalnya tidak digratiskan, kita berharap bahwa vaksin itu nanti dibalik 30 dan 70. 70 untuk yang gratis dan kemudian 30 untuk yang mandiri. Kalau itu masih masuk lah,” katanya kepada wartawan, Rabu (16/12).

Saleh menjelaskan bahwa saat ini banyak di antara masyarakat yang menolak vaksinasi. Artinya, jika vaksin harus berbayar, maka dikhawatirkan akan semakin banyak yang enggan vaksinasi.

“Bayangkan saja satu vaksin itu nanti harganya Rp 200 ribu, kan dua kali suntik, berarti satu orang bayarnya Rp 400 ribu. Kalau Rp 400 ribu, misal dalam satu keluarga ada 5 orang, berarti menjadi Rp2 juta. Jadi Rp2 juta itu kan besar, itu belum tentu sanggup masyarakat,” paparnya.

Selain itu, politisi PAN tersebut juga menukil pendapat pakar epidemiologi yang menyebut bahwa vaksinasi akan berhasil jika 70 persen dari total populasi sudah divaksin.

“Kalau nggak sampai 70 persen itu dia tidak akan berhasil,” jelasnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:44

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

Senin, 22 Desember 2025 | 17:42

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Senin, 22 Desember 2025 | 17:38

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Senin, 22 Desember 2025 | 17:26

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:24

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:10

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Senin, 22 Desember 2025 | 17:09

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

Selengkapnya