Letjen (Purn) Johanes Suryo Prabowo/Net
Pengangkatan Letjen (Purn) Johanes Suryo Prabowo sebagai Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menuai kritik.
Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menilai sosok Suryo Prabowo seharusnya malu diangkat menjadi Ketua Tim Pelaksana KKIP.
Sebab, Suryo Prabowo terkenal figur yang paling sering mengkritisi Presiden Joko Widodo.
"Kalau saya pribadi, sebagai mantan perwira TNI saya malu menerima jabatan itu. Entahlah kalau beliau itu (Suryo Prabowo,red). Apalagi KKIP itu ketuanya adalah Presiden Jokowi," kata Hasanuddin dalam keterangannya, Selasa (15/12).
Meski demikian, Hasanuddin mengatakan, pengangkatan pejabat di lingkungan KKIP diatur dalam UU 16/2012 tentang Industri Pertahanan yang dilengkapi oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59/2013 tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Sekretatiat KKIP.
Pasalnya, aturan mengenai posisi Sekretaris KKIP sesuai dengan UU 16/2012 diatur lebih lanjut dalam Perpres 59/2013. Dalam Perpres tersebut Pasal 6 ayat (2) dijelaskan bahwa Sekretaris KKIP adalah Wakil Menteri Pertahanan atau yang ditunjuk oleh Ketua KKIP.
Pepres 59/2013 juga mengatur tentang jabatan Ketua Tim Pelaksana KKIP yang memiliki tugas dalam mengoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang-bidang KKIP.
Pengangkatan dan pemberhentian Ketua Tim Pelaksana diatur di dalam Perpres tersebut pada Pasal 12 yang menjelaskan bahwa Ketua Harian (Menhan) mengangkat dan memberhentikan Ketua Tim Pelaksana KKIP.
"Pengangkatan Suryo Prabowo sah-sah saja sudah sesuai UU. Jadi secara hukum dan aturan tak ada masalah," kata politisi PDI Perjuangan itu.
"Tapi kalau dulu beliau kerap mengkritisi pemerintah dengan keras kemudian sekarang masuk KKIP, apa tidak malu? Kalau saya sih, maaf kalau saya bakal menolak jabatan itu, ini menyangkut harga diri lah," demikian Hasanuddin.
