Berita

Laporan terbaru dari think tank Amerika Serikat mmenyebut bahwa ratusan ribu warga Uighur kerja paksa untuk memetik kapas/Net

Dunia

Think Tank AS: 570 Ribu Warga Uighur Kerja Paksa Di Ladang Kapas Xinjiang

SELASA, 15 DESEMBER 2020 | 17:01 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Laporan terbaru mengenai nasib warga Uighur di Xinjiang China kembali muncul.

Kali ini laporan datang dari lembaga think tank yang berbasis di Washington, yakni Center for Global Policy. Laporan yang dirilis pada Senin (14/12) itu mengungkapkan bahwa ratusan ribu warga Uighur dipaksa untuk memetik kapas dengan tangan melalui skema kerja paksa negara.

Laporan itu dibuat dengan merujuk pada dokumen pemerintah online. Disebutkan bahwa pada tahun 2018, tiga wilayah mayoritas Uighur di Xinjiang mengirim sekitar 570 ribu warga Uighur untuk memetik kapas sebagai bagian dari kerja paksa yang dijalankan negara.


Para peneliti memperkirakan bahwa jumlah total yang terlibat dalam pemetikan kapas di Xinjiang, yang memang sangat bergantung pada tenaga kerja manual, melebihi angka itu.

Xinjiang. sendiri dikenal sebagai pusat global untuk tanaman kapas. Wilayah tersebut memproduksi lebih dari 20 persen kapas di dunia.

Sekitar seperlima dari benang yang digunakan di Amerika berasal dari Xinjiang. Bahkan, seperlima dari benang yang digunakan di Amerika Serikat berasal dari Xinjiang.

Laporan yang sama menyebut bahwa skema transfer tenaga kerja di Xinjiang sangan diawasi oleh polisi yang memastikan transfer dari poin ke poin.

"Jelas bahwa transfer tenaga kerja untuk pemetikan kapas melibatkan risiko kerja paksa yang sangat tinggi," kata salah seorang peneliti Adrian Zenz, yang mengungkap dokumen tersebut.

"Beberapa minoritas mungkin menunjukkan tingkat persetujuan sehubungan dengan proses ini, dan mereka mungkin mendapatkan keuntungan secara finansial. Namun tidak mungkin untuk menentukan di mana paksaan berakhir dan di mana persetujuan lokal dapat dimulai," sambungnya,, seperti dikabarkan Channel News Asia (Selasa, 15/12).

Laporan itu juga mengatakan ada insentif ideologis yang kuat untuk menegakkan skema tersebut, karena peningkatan pendapatan pedesaan memungkinkan para pejabat mencapai target pengentasan kemiskinan yang diamanatkan negara.

Meski begitu, China membantah keras tuduhan kerja paksa yang melibatkan warga Uighur di Xinjiang, dan menuduh bahwa Amerika Serikat ingin menekan perusahaan Xinjiang.

Pemerintah China juga mengatakan bahwa program pelatihan, skema kerja, dan pendidikan yang lebih baik telah membantu memberantas ekstremisme di wilayah tersebut.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya