Berita

Anggota DPD RI, Fahira Idris, mendukung kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang melarang ada perayaan malam tahun baru/Ist

Politik

Perayaan Malam Tahun Baru Dilarang, Fahira Idris: Agar Penanggulangan Covid-19 Lebih Maksimal

SELASA, 15 DESEMBER 2020 | 13:04 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melarang tempat wisata, hotel, hingga restoran menggelar acara perayaan Tahun Baru mendapat dukungan penuh dari anggota DPD RI DKI Jakarta, Fahira Idris.

Pelarangan ini bertujuan agar kegiatan perayaan malam tahun baru tidak menciptakan kerumunan yang bisa berujung klaster baru Covid-19.

Menurut Fahira, kebijakan tersebut harus diambil agar pada 2021 upaya penanggulangan Covid-19 bisa lebih maksimal. Kemudian, positivity rate atau tingkat penularan bisa segera diturunkan.


“Semoga kita semua bisa memahami kebijakan larangan perayaan tahun baru yang berpotensi menciptakan kerumunan ini. Kesabaran, kedisiplinan, dan konsistensi kita mentaati berbagai protokol kesehatan sepanjang 2020 semoga mampu menurunkan tingkat penularan Covid-19 di Jakarta pada 2021. Terlebih jika nanti vaksin yang didatangkan Pemerintah sudah mendapatkan izin dari BPOM," ujar Fahira Idris di Jakarta, Selasa (15/12).

"Namun, sekali lagi, kita harus bersabar sampai nanti vaksin benar-benar dinyatakan aman dan efektif. Vaksin kita saat ini adalah memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak,” sambungnya.

Fahira melanjutkan, konsekuensi kebijakan larangan perayaan tahun baru yang berpotensi menciptakan kerumunan ini tentunya berpengaruh berbagai bidang terutama ekonomi. Tetapi langkah ini harus diambil agar pandemi Covid-19 di Jakarta dan di berbagai daerah lain dapat segera dikendalikan.

Selama pandemi ini belum bisa dikendalikan secara maksimal, selama itu pula ekonomi akan terganggu.

Oleh karena itu, berbagai kebijakan yang mempunyai dampak kuat terhadap pengendalian pandemi harus ditempuh agar ekonomi bisa kembali berdenyut tanpa dibayangi gangguan lagi.

“Semakin cepat pandemi ini kita kendalikan, semakin cepat ekonomi pulih, bahkan akan mampu bergerak lebih dinamis dari sebelumnya. Oleh karena itu, kita tidak punya pilihan lain, selain menutup berbagai celah yang berpotensi menaikkan kembali angka penularan Covid-19. Saya meyakini para pelaku usaha memahami keputusan Pemerintah DKI ini demi tujuan besar kita bersama yaitu mengendalikan laju penyebaran Covid-19,” pungkas Fahira.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya