Berita

Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara/RMOL

Hukum

Pada Komnas HAM, Irjen Fadil Jelaskan Kronologi Dan Reka Ulang Ditembaknya 6 Laskar FPI

SENIN, 14 DESEMBER 2020 | 17:15 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran telah memberikan keterangan kronologi hingga sikap yang ditempuh pasca kejadian penembakan enam laskar pengawal Habib Rizieq Shihab (HRS).

Keterangan itu disampaikan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) saat dimintai keterangan pada hari ini, Senin siang (14/12).

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan, Irjen Fadil Imran telah menjelaskan kronologi peristiwa ditembaknya 6 laskar Front Pembela Islam kepada pihak Komnas HAM.


"Yang kedua, juga menyampaikan apa saja langkah-langkah yang sudah ditempuh oleh Polda pasca kejadian. Jadi soal autopsi, uji balistik, dan sebagainya," ujar Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara kepada wartawan di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin sore (14/12).

Selain itu, rekonstruksi atau reka ulang adegan yang dilakukan pihak Kepolisian pada Minggu malam (13/12) hingga Senin dini hari (14/12) juga sudah disampaikan kepada Komnas HAM.

Beka menambahkan, juga ada kesepakatan dari Kapolda terkait tindak lanjutnya dari Polri untuk terbuka kepada Komnas HAM.

"Artinya Pak Kapolda menyampaikan keterbukaan dari kepolisian. Kalau ada barang bukti, alat bukti yang dibutuhkan oleh Komnas HAM. Dan ini yang akan segera ditindaklanjuti oleh Komnas," kata Beka.

Dalam waktu dekat ini kata Beka, pihaknya sudah bersepakat dengan Irjen Fadil untuk melihat tambahan alat bukti yang dimiliki Polri.

"Kami juga sudah sepakat bahwa minggu ini akan cari waktu bersama sehingga kami bisa melihat apa saja tambahan alat bukti yang dimiliki oleh Kapolda, oleh Kepolisian," katanya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya