Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah/Net

Politik

Baiknya Jokowi Tidak Lagi Berikan Kursi Menteri Kelautan Dan Perikanan Ke Gerindra

SENIN, 14 DESEMBER 2020 | 13:34 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah seharusnya segera mengganti dua menteri yang terjerat kasus korupsi, Mensos Juliari P. Batubara dan Menteri KKP Edhy Prabowo.

Sebagai catatan, Presiden Jokowi diminta agar tidak mengambil orang dari partai yang sama sebagai pengganti keduanya. Sebab hal itu bisa berpotensi terjadi abuse of power.

Jokowi harus mendudukkan orang di luar Gerindra untuk pos Menteri Kelautan dan Perikanan. Begitu juga dengan pos Menteri Sosial, jangan lagi diberikan pada PDIP.


Begitu kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin (14/12).

"Pergantian menteri karena kasus korupsi idealnya tidak diberikan pada parpol yang sama, kecuali seluruh proses hukum telah selesai. Kondisi ini riskan terjadi abuse of power dalam penanganan kasus," ujar Dedi Kurnia.

Dedi Kurnia juga menyebutkan bahwa secara politis jika Presiden Jokowi mengganti menteri yang terjerat kasus korupsi itu bukan dari partai yang sama, maka simpati publik juga akan datang.

"Dari hitungan politis, kepercayaan pada presiden dapat meningkat jika tidak kembali melibatkan parpol terjerat korupsi," kata Dedi Kurnia.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya