Berita

Dialog Back Azimuth bertajuk 'Deklarasi Djuanda dan Kita' pada Minggu, 13 Desember 2020/Repro

Nusantara

Dengan Deklarasi Djuanda, Ada Beban Yang Dipikul Bangsa Indonesia

SENIN, 14 DESEMBER 2020 | 08:08 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Keberhasilan Indonesia melipatgandakan wilayah dengan Deklarasi Djuanda tidak bisa hanya dipandang sebagai sebuah pencapaian.

Alih-alih, ada beban yang harus dipikul, yaitu memanfaatkan wilayah tersebut sebaik mungkin untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.

Sejarawan nasional, DR Anhar Gonggong mengatakan, esensi kemerdekaan harus ditambah dengan memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia.


"Kita sudah berdiplomasi selama sekian tahun dan berhasil. Nah kita punya wilayah tambah luas... Tapi di balik itu sebenarnya ada persoalan besar, bagaimana kita memfungsikan (wilayah)," terangnya dalam Dialog Back Azimuth bertajuk 'Deklarasi Djuanda dan Kita' pada Minggu malam (13/12).

"Jadi dengan Deklarasi Djuanda, maka ada beban bagaimana kita mewujudkan makna dari luasnya wilayah itu," tambahnya.

Terkait pemanfaatan wilayah, Anhar menyoroti bagaimana wilayah laut dan udara Indonesia dinikmati oleh asing, daripada bangsa sendiri.

Sebagai sebuah negara maritim, ia mengatakan, bangsa Indonesia pun mengabaikan laut yang seharusnya dimanfaatkan.

"Kalau kita mau jujur, yang paling miskin di antara kelompok penduduk itu nelayan. Hampir semua nelayan di Indonesia itu ada di wilayah yang penuh dengan kemiskinan. Padahal wilayah lautnya bertambah," tutur Anhar.

Oleh karena itu, Anhar mengatakan, Deklarasi Djuanda bukan hanya harus dibanggakan, tetapi perjuangannya harus diteruskan dengan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia.

"Dan sebenarnya salah satu makna dari Deklarasi Djuanda adalah keadilan. Kita mengambil hak kita, diakui, dan kita berhasil memperolehnya. Nah bagaimana kita menggunakannya?" tandasnya.

Selain Anhar, sejumlah narasumber juga hadir dalam Dialog Back Azimuth digelar oleh Masyarakat Garis Depan Nusantara tersebut. Mereka adalah Menteri Perikanan dan Kelautan 1999-2001 Sarwono Kusumaatmadja, KSAL ke-24 Laksamana TNI Prof. Dr. Marsetio, Duta Besar RI untuk Jerman Arif Havas Oegroseno, perwakilan Kelompok Keilmuan Geodesi ITB Prof Hasanudin Zainal Abidin,  dan anggota Ekspedisi Garis Depan Nusantara Aditya Prabowo.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya