Berita

Dialog Back Azimuth bertajuk 'Deklarasi Djuanda dan Kita' pada Minggu, 13 Desember 2020/Repro

Nusantara

Dengan Deklarasi Djuanda, Ada Beban Yang Dipikul Bangsa Indonesia

SENIN, 14 DESEMBER 2020 | 08:08 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Keberhasilan Indonesia melipatgandakan wilayah dengan Deklarasi Djuanda tidak bisa hanya dipandang sebagai sebuah pencapaian.

Alih-alih, ada beban yang harus dipikul, yaitu memanfaatkan wilayah tersebut sebaik mungkin untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.

Sejarawan nasional, DR Anhar Gonggong mengatakan, esensi kemerdekaan harus ditambah dengan memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia.


"Kita sudah berdiplomasi selama sekian tahun dan berhasil. Nah kita punya wilayah tambah luas... Tapi di balik itu sebenarnya ada persoalan besar, bagaimana kita memfungsikan (wilayah)," terangnya dalam Dialog Back Azimuth bertajuk 'Deklarasi Djuanda dan Kita' pada Minggu malam (13/12).

"Jadi dengan Deklarasi Djuanda, maka ada beban bagaimana kita mewujudkan makna dari luasnya wilayah itu," tambahnya.

Terkait pemanfaatan wilayah, Anhar menyoroti bagaimana wilayah laut dan udara Indonesia dinikmati oleh asing, daripada bangsa sendiri.

Sebagai sebuah negara maritim, ia mengatakan, bangsa Indonesia pun mengabaikan laut yang seharusnya dimanfaatkan.

"Kalau kita mau jujur, yang paling miskin di antara kelompok penduduk itu nelayan. Hampir semua nelayan di Indonesia itu ada di wilayah yang penuh dengan kemiskinan. Padahal wilayah lautnya bertambah," tutur Anhar.

Oleh karena itu, Anhar mengatakan, Deklarasi Djuanda bukan hanya harus dibanggakan, tetapi perjuangannya harus diteruskan dengan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia.

"Dan sebenarnya salah satu makna dari Deklarasi Djuanda adalah keadilan. Kita mengambil hak kita, diakui, dan kita berhasil memperolehnya. Nah bagaimana kita menggunakannya?" tandasnya.

Selain Anhar, sejumlah narasumber juga hadir dalam Dialog Back Azimuth digelar oleh Masyarakat Garis Depan Nusantara tersebut. Mereka adalah Menteri Perikanan dan Kelautan 1999-2001 Sarwono Kusumaatmadja, KSAL ke-24 Laksamana TNI Prof. Dr. Marsetio, Duta Besar RI untuk Jerman Arif Havas Oegroseno, perwakilan Kelompok Keilmuan Geodesi ITB Prof Hasanudin Zainal Abidin,  dan anggota Ekspedisi Garis Depan Nusantara Aditya Prabowo.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

DPR Dorong Pemerataan APBN Demi Daerah 3T Tidak Tertinggal

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:50

Utut Adianto Ngarep PDIP Tidak Ditinggalkan dalam RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:20

Dasco Pastikan Tak Akan Tinggalkan Fraksi PDIP di RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:50

Pidato Prabowo Bukti Pemerintah Berada di Jalur yang Benar

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:23

Purbaya: Pajak Karbon Motor BBM Masih Dikaji, Belum Final

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:57

Prabowo Pilih Guyur Insentif Motor Listrik Ketimbang Perbesar Subsidi BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:45

Perkuat Pasar Muslim Jelang Libur Akhir Tahun, Taiwan Bidik Wisatawan RI

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:14

RUU Daerah Kepulauan jadi Kado Puluhan Juta Masyarakat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:59

Pidato Kenegaraan Prabowo Tunjukkan Kejelasan Arah Pemerintah

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:31

Status Tim Penyelesaian Sengketa Internal PPP Dinilai Cacat Hukum

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:07

Selengkapnya