Berita

Dialog Back Azimuth bertajuk 'Deklarasi Djuanda dan Kita' pada Minggu, 13 Desember 2020/Repro

Nusantara

Dengan Deklarasi Djuanda, Ada Beban Yang Dipikul Bangsa Indonesia

SENIN, 14 DESEMBER 2020 | 08:08 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Keberhasilan Indonesia melipatgandakan wilayah dengan Deklarasi Djuanda tidak bisa hanya dipandang sebagai sebuah pencapaian.

Alih-alih, ada beban yang harus dipikul, yaitu memanfaatkan wilayah tersebut sebaik mungkin untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.

Sejarawan nasional, DR Anhar Gonggong mengatakan, esensi kemerdekaan harus ditambah dengan memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia.


"Kita sudah berdiplomasi selama sekian tahun dan berhasil. Nah kita punya wilayah tambah luas... Tapi di balik itu sebenarnya ada persoalan besar, bagaimana kita memfungsikan (wilayah)," terangnya dalam Dialog Back Azimuth bertajuk 'Deklarasi Djuanda dan Kita' pada Minggu malam (13/12).

"Jadi dengan Deklarasi Djuanda, maka ada beban bagaimana kita mewujudkan makna dari luasnya wilayah itu," tambahnya.

Terkait pemanfaatan wilayah, Anhar menyoroti bagaimana wilayah laut dan udara Indonesia dinikmati oleh asing, daripada bangsa sendiri.

Sebagai sebuah negara maritim, ia mengatakan, bangsa Indonesia pun mengabaikan laut yang seharusnya dimanfaatkan.

"Kalau kita mau jujur, yang paling miskin di antara kelompok penduduk itu nelayan. Hampir semua nelayan di Indonesia itu ada di wilayah yang penuh dengan kemiskinan. Padahal wilayah lautnya bertambah," tutur Anhar.

Oleh karena itu, Anhar mengatakan, Deklarasi Djuanda bukan hanya harus dibanggakan, tetapi perjuangannya harus diteruskan dengan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia.

"Dan sebenarnya salah satu makna dari Deklarasi Djuanda adalah keadilan. Kita mengambil hak kita, diakui, dan kita berhasil memperolehnya. Nah bagaimana kita menggunakannya?" tandasnya.

Selain Anhar, sejumlah narasumber juga hadir dalam Dialog Back Azimuth digelar oleh Masyarakat Garis Depan Nusantara tersebut. Mereka adalah Menteri Perikanan dan Kelautan 1999-2001 Sarwono Kusumaatmadja, KSAL ke-24 Laksamana TNI Prof. Dr. Marsetio, Duta Besar RI untuk Jerman Arif Havas Oegroseno, perwakilan Kelompok Keilmuan Geodesi ITB Prof Hasanudin Zainal Abidin,  dan anggota Ekspedisi Garis Depan Nusantara Aditya Prabowo.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Diburu Kolektor, BI Cetak Lagi Rupiah Tanda Tangan Purbaya

Jumat, 25 September 2026 | 00:17

DPRD DKI: Perkuat Fungsi Edukasi dan Kebudayaan di TIM

Jumat, 25 September 2026 | 00:04

Pelunasan BLBI Jadi Tonggak Penyelesaian Krisis 1997-1998

Kamis, 24 September 2026 | 23:37

Tim Hukum: Tak Ada Saksi Sebut Heri Susanto Terima Suap

Kamis, 24 September 2026 | 23:19

Sufmi Dasco akan Kukuhkan Pengurus APKLI Merah Putih

Kamis, 24 September 2026 | 23:00

Tagihan Cicilan Kopdes Merah Putih Rp37,7 Triliun Jatuh Tempo Besok

Kamis, 24 September 2026 | 22:59

Warisan Kwik Kian Gie untuk Indonesia

Kamis, 24 September 2026 | 22:48

DPR Minta Basarnas Lanjutkan Pencarian Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 24 September 2026 | 22:26

Tokoh Adat Papua Kecam Penembakan Tiga Warga Sipil di Muliama

Kamis, 24 September 2026 | 22:23

Menko Yusril Pastikan Media Bebas Meliput di Lapas Cibinong

Kamis, 24 September 2026 | 22:11

Selengkapnya