Berita

Sekjen Kornas Jokowi Akrom Saleh Akieb/Net

Politik

Indonesia Terancam Krisis Multidimensi, Kornas Jokowi Desak Presiden Segera Reshuffle Kabinet

SENIN, 14 DESEMBER 2020 | 08:02 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Desakan agar Presiden Joko Widodo segera melakukan reshuffle kabinetnya terus bermunculan dari masyarakat. Bahkan, desakan ini juga datang dari relawan pendukungnya sendiri.

Seperti Komite Rakyat Nasional (Kornas) Jokowi, yang menilai kinerja jajaran Kabinet Indonesia Maju terkesan lamban. Terutama dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19.

Padahal, menurut perkiraan Badan Pusat Statistik (BPS), ada 29 juta orang telah jadi pengangguran akibat dampak dari Covid-19 yang belum terkendalikan hingga saat ini.


"Melihat kondisi kekinian dan melihat situasi nasional kian hari tak menentu, krisis multidimensi tak dapat lagi dihindarkan. Untuk itu meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mengambil langkah-langkah nyata," tegas Sekretaris Jenderal Kornas Jokowi, Akhrom Saleh Akieb, Minggu (13/12).

Akhrom meminta Presiden Jokowi untuk memimpin langsung mengatasi krisis multidimensi, sehingga kebijakan atau keputusan terarah satu komando, yakni hanya ada di tangan Presiden selaku kepala negara.

"Presiden harus meninjau kembali Kabinet Indonesia Maju yang kinerjanya jauh panggang daripada api. Terlebih lagi kabinet Indonesia Maju bukannya membantu presiden melainkan hanya menyusahkan saja," ucapnya, dikutip Kantor Berita RMOLBanten.

Desakan untuk reshuffle makin kuat akibat aksi korupsi yang menjerat Menteri KKP Edhy Prabowo dan Mensos Juliari Peter Batubara.

"Mereka terkesan hanya mementingkan diri pribadi, golongan, dan kelompok saja, bukan memikirkan kepentingan bangsa dan negara," ujarnya.

Kejadian tersebut, kata Akhrom, telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, khususnya kepada Presiden Jokowi.

Karena itulah, Kornas Jokowi meminta kepada Presiden untuk segera mengambil langkah perombakan kabinet kepada menteri-menteri yang kinerjanya tidak memuaskan.

"Karena reshuffle kabinet suatu keniscayaan dalam menghadapi kondisi objektif negara dan pemerintah pada saat ini," tuntasnya.


Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

KPK Siap Telusuri Dugaan Aliran Dana Rp400 Juta ke Kajari Kabupaten Bekasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:10

150 Ojol dan Keluarga Bisa Kuliah Berkat Tambahan Beasiswa GoTo

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:01

Tim Medis Unhas Tembus Daerah Terisolir Aceh Bantu Kesehatan Warga

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:51

Polri Tidak Beri Izin Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:40

Penyaluran BBM ke Aceh Tidak Boleh Terhenti

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:26

PAN Ajak Semua Pihak Bantu Pemulihan Pascabencana Sumatera

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:07

Refleksi Program MBG: UPF Makanan yang Telah Berizin BPOM

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:01

Lima Tuntutan Masyumi Luruskan Kiblat Ekonomi Bangsa

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:54

Bawaslu Diminta Awasi Pilkades

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:31

Ini yang Diamankan KPK saat Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Perusahaan Haji Kunang

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:10

Selengkapnya