Berita

Sekjen Kornas Jokowi Akrom Saleh Akieb/Net

Politik

Indonesia Terancam Krisis Multidimensi, Kornas Jokowi Desak Presiden Segera Reshuffle Kabinet

SENIN, 14 DESEMBER 2020 | 08:02 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Desakan agar Presiden Joko Widodo segera melakukan reshuffle kabinetnya terus bermunculan dari masyarakat. Bahkan, desakan ini juga datang dari relawan pendukungnya sendiri.

Seperti Komite Rakyat Nasional (Kornas) Jokowi, yang menilai kinerja jajaran Kabinet Indonesia Maju terkesan lamban. Terutama dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19.

Padahal, menurut perkiraan Badan Pusat Statistik (BPS), ada 29 juta orang telah jadi pengangguran akibat dampak dari Covid-19 yang belum terkendalikan hingga saat ini.


"Melihat kondisi kekinian dan melihat situasi nasional kian hari tak menentu, krisis multidimensi tak dapat lagi dihindarkan. Untuk itu meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mengambil langkah-langkah nyata," tegas Sekretaris Jenderal Kornas Jokowi, Akhrom Saleh Akieb, Minggu (13/12).

Akhrom meminta Presiden Jokowi untuk memimpin langsung mengatasi krisis multidimensi, sehingga kebijakan atau keputusan terarah satu komando, yakni hanya ada di tangan Presiden selaku kepala negara.

"Presiden harus meninjau kembali Kabinet Indonesia Maju yang kinerjanya jauh panggang daripada api. Terlebih lagi kabinet Indonesia Maju bukannya membantu presiden melainkan hanya menyusahkan saja," ucapnya, dikutip Kantor Berita RMOLBanten.

Desakan untuk reshuffle makin kuat akibat aksi korupsi yang menjerat Menteri KKP Edhy Prabowo dan Mensos Juliari Peter Batubara.

"Mereka terkesan hanya mementingkan diri pribadi, golongan, dan kelompok saja, bukan memikirkan kepentingan bangsa dan negara," ujarnya.

Kejadian tersebut, kata Akhrom, telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, khususnya kepada Presiden Jokowi.

Karena itulah, Kornas Jokowi meminta kepada Presiden untuk segera mengambil langkah perombakan kabinet kepada menteri-menteri yang kinerjanya tidak memuaskan.

"Karena reshuffle kabinet suatu keniscayaan dalam menghadapi kondisi objektif negara dan pemerintah pada saat ini," tuntasnya.


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya