Berita

Vaksin Covid-19 saat mendarat di Bandara Soekarno Hatta/Repro

Kesehatan

Cegah Kartel, Haris Rusly Moti: Vaksin Covid-19 Harus Gratis Untuk Rakyat, Tanpa Terkecuali

SENIN, 14 DESEMBER 2020 | 04:14 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemerintah diharapkan bisa menggratiskan vaksin Covid-19 produksi Sinovac untuk masyarakat umum.

Hal tersebut disampaikan aktivis Haris Rusly Moti merespons sikap pemerintah yang hingga kini belum menentukan harga pasti vaksin Covid-19.

"Soal vaksin Covid yang aman dan gratis untuk seluruh rakyat Indonesia adalah tanggung jawab pemerintah," kata Haris Rusly di akun Twitternya, Minggu (13/12).


Menggratiskan vaksin tak hanya sekadar menghilangkan beban masyarakat terdampak Covid-19, melainkan juga untuk menghindari vaksinasi sebagai ladang bisnis oleh kartel dan pihak tak bertanggung jawab.

Vaksin tanpa tarif juga harus diberikan kepada masyarakat tanpa terkecuali can tanpa kriteria tertentu. Sebab keberadaan obat wabah merupakan tanggung jawab negara kepada rakyatnya.

"Sekali lagi, vaksin Covid-19 harus aman dan gratis untuk seluruh rakyat dengan kualitas yang sama, tanpa terkecuali," tandasnya.

Hingga saat ini, pemerintah belum menentukan besara tarif vaksin produksi Sinovac untuk masyarakat umum.

Jurubicara pemerintah yang juga menjabat sebagai Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmidzi menyampaikan, pemerintah saat ini baru menetapkan enam produsen vaksin.

Enam produsen itu ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan 9860/2020. Adapun enam produsen vaksin yang dapat digunakan di Indonesia, yaitu vaksin produksi Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer/BioNTech, dan Sinovac.

“Pemerintah belum menetapkan harga dari vaksin Covid-19 yang akan digunakan di Indonesia. Informasi yang beredar saat ini tidak dapat dijadikan rujukan dan kami himbau masyarakat untuk menunggu pengumuman resmi pemerintah terkait vaksin dan vaksinasi Covid-19," ujar Siti Nadia Tarmidzi dalam siaran persnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya