Dubes Arif Havas Oegroseno dalam dialog virtual Back Azimuth/RMOL
Indonesia tidak diragukan lagi merupakan negara yang diakui secara internasional sebagai sebuah negara kepulauan, bahkan yang terbesar di dunia.
"Jadi, satu bangunan negara kepulauan yang dibayangkan oleh para pendiri bangsa, suatu bangunan integritas teritorial itu sudah set up secara complete," ujar Dutabesar RI untuk Jerman Arif Havas Oegroseno dalam dialog virtual Back Azimuth bertajuk "Deklarasi Djuanda Dan Kita" yang dilaksanakan pada Minggu malam (13/12).
Meski begitu, bukan berarti tidak ada pekerjaan rumah yang perlu dibenahi di dalam negeri. Salah satunya yang dia soroti adalah mengenai perhatian semua pihak di tanah air terkait wilayah kedualatan Indonesia itu sendiri.
"Soal kedaulatan misalnya, yang selalu muncul adalah (masalah) kita kalah dengan Malaysia dan kita kehilangan Sipadan dan Ligitan, hal itu secara terus menerus disampaikan," kata Havas, merujuk pada sengketa Indonesia dengan Malaysia mengenai dua pulau, yakni Sipadan dan Ligitan, yang berada di sekitaran Selat Makasar. Sengketa tersebut berakhir dengan keputusan Mahkamah Internasional pada awal tahun 2000an yang memutuskan bahwa dua pulau itu merupakan milik Malaysia.
Havas menyebut, di satu sisi memang Indonesia pernah kehilangan dua pulau tersebut. Namun di sisi lain, Indonesia juga sebenarnya berhasil menambah luas wilayahnya yang bahkan jauh lebih besar daripada Sipadan Ligitan. Sayangnya, hal tersebut kurang mendapat sorotan dan apresiasi dari dalam negeri sendiri.
"Tapi ketika Indonesia mendapatkan wilayah tambahan di barat Aceh yang luasnya sebesar pulau Madura, kita sudah kalkulasi sekitar 20 ribu kali lebih besar daripada Sipadan Ligitan, ini apresiasinya tidak banyak. Bahkan tidak banyak yang tahu bahwa kita mampu melakukan diplomasi untuk menambah lagi wilayah kita, " papar Havas yang juga pernah menjabat sebagai Deputi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI.
Pernyataan Havas tersebut merujuk pada sebuah wilayah di barat Aceh yang sudah mendapatkan pengakuan dari PBB dan diberi hak oleh PBB sebagai wilayah tambahan kontinental Indonesia pada tahun 2017 lalu. Wilayah baru yang dimaksud memiliki luas sekitar 4.000 kilometer persegi.
Namun Havas menyayangkan bahwa selain kurang mendapat apresiasi di dalam negeri, tidak ada aktivitas lanjutan yang memadai terkait dengan wilayah baru Indonesia tersebut.
"Lebih parah lagi, sudah diakui PBB tapi tidak ada kegiatan survei atau
research di sana. Meski begitu, sekarang kita juga masih memperjuangkan lagi peluasan ke wilayah selatan Sumba dan utara Papua. Kita lihat nanti apakah kita. akan dapat suatu apresiasi yang pas atau tidak," tandasnya.
