Jamin Tidak Ada Kriminalisasi, Pimpinan Komisi III Janji Kawal Terus Kasus Habib Rizieq

Pimpinan Komisi III DPR menyampaikan apresiasi atas sikap kooperatif Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab (MRS) dalam memenuhi panggilan aparat kepolisian.

“Saya mengapresiasi tindakan koperatif MRS yang akhirnya datang dan mau diperiksa oleh polisi meskipun agak telat. Saya yakin kalau terus koperatif seperti ini, maka proses hukum ke depannya juga akan berjalan lancar,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni kepada wartawan, Minggu (13/12).

Sahroni mengatakan jika Rizieq Shihab tetap kooperatif, maka berbagai asumsi yang muncul di masyarakat juga akan bisa diselesaikan hingga menghindari potensi konflik.

“Ini bagus karena bisa menghindari terjadinya konflik di masyarakat," katanya.

Sahroni menuturkan, Komisi III DPR juga terus mengawal kasus ini. Sehingga polisi bisa memproses kasus ini dengan seterang-terangnya tanpa harus ada yang ditutup-tutupi.

"Kami juga di Komisi III berjanji akan terus mengawal kasus ini dan mengawal berbagai langkah kepolisian untuk menjamin bahwa proses hukum dilakukan seadil-adilnya, seterbuka mungkin, enggak ada yang namanya kriminalisasi, dan pokoknya ya sesuai UU saja,” pungkasnya.

Rizieq Shihab ditetapkan sebagai tersangka penghasutan dan kerumunan. Selain Rizieq, lima orang lainnya juga turut ditetapkan tersangka yakni, Ketua Panitia Haris Ubaidillah (HU), Sekretaris Panitia Ali Bin Alwi Alatas (A), Penanggung Jawab Maman Suryadi (MS), Penanggung Jawab Acara Shabri Lubis (SL), dan Kepala Seksi Acara Habib Idrus (HI).

Keenam tersangka itu sudah dilakukan pencekalan untuk bepergian ke luar negeri selama 20 hari. Surat permohonan pencekalan sendiri dilayangkan pada 7 Desember 2020.

Selain pelanggaran UU Karantina Kesehatan,  Rizieq dijerat dengan Pasal 160 KUHP terkait penghasutan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan 216 KUHP. Sementara itu, kelima tersangka lainnya, dijerat Pasal 93 UU 6/2018.