Berita

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD/Net

Politik

Mahfud MD: Saya Setuju JK Dalam Konteks Kekosongan Pemimpin Islam, Bukan Pemimpin Formal

MINGGU, 13 DESEMBER 2020 | 08:28 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan bahwa dirinya memang pernah menyatakan persetujuan dengan apa yang disampaikan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Hanya saja, konteks persetujuan itu adalah tentang terjadinya kekosongan pemimpin Islam, bukan pemimpin formal.

Penegasan itu disampaikan Menko Mahfud menanggapi sebuah artikel berita yang dianggapnya salah dalam membuat narasi. Disebutkan dalam artikel tersebut bahwa dia setuju telah terjadi kekosongan pemimpin formal.


“Saya setuju dengan JK dalam konteks seperti terjadi kekosongan pemimpin Islam yang berperan melakukan nahi munkar. Seperti JK saya tak prnah mengatakan kekosongan pemimpin formal di Indonesia, melainkan melemahnya peran 'nahi munkar' ormas dan parpol Islam,” tegasnya dalam akun Twitter pribadi, Minggu (13/12).

Mahfud menjelaskam bahwa di tahun 2016 lalu, tepatnya saat terjadi aksi besar 411 dan 212. dia menjelaskan bahwa umat yang ikut membanjiri demo itu bukan karena  pengikut FPI atau Muhammad Rizieq Shihab. Tetapi karena numpang protes melalui orang yang berani bernahi munkar.

“Mengapa? Karena saat itu tokoh-tokoh dan ormas Islam lebih banyak beramar makruf. Lihat ILC (Indonesia Lawyers Club),” tegasnya.

Pada dua pekan lalu, Mahfud mengaku diinterview oleh satu televisi tentang pernyataan Jusuf Kalla bahwa fenomena Habib Rizieq disebabkan terjadi kekosongan pemimpin Islam.

“Maka saya jawab, ‘Di ILC dulu saya sudah bilang begitu’. Jadi saya setuju dengan Pak JK, terjadi kekosongan peran tokoh dan organisasi Islam, bukan pemimpin formal,” tutupnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya